MANDAILING NATAL | Persoalan stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) belakangan sempat heboh. Pasalnya, menurut data dari BKKBN Sumut yang dirilis bahwa Kabupaten Madina masuk kategori mengkhawatirkan dalam hal penanganan masalah stunting.
Bagaimana tidak? Data dari BKKBN Sumut itu merilis angka stunting di Kabupaten Madina mencapai sebesar 47,7 persen. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia.
Belakangan, data dari BKKBN tersebut dibantah oleh Pemkab Madina. Melalui data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madina, bahwa angka penderita stunting di Madina hanya 8,0 persen. Data Dinkes Madina ini berdasarkan Elekronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM).
"Secara keseluruhan angka stunting di Madina belum mengkhawatirkan. Bahkan, kami optimis angka 8,0 persen masih bisa ditekan pada akhir tahun ini," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Madina dr. Nondang Eflita, seperti dikutip dari media lokal setempat, baru-baru ini.
Pada Selasa (19/4/2022), Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution memimpin rapat Pertemuan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Madina. Kegiatan itu berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut Muhammad Irzal, Atika dengan tegas membantah data stunting 47,7 persen, untuk Kabupaten Madina.
Dia pun meminta agar data tersebut dikoreksi. Bahkan, bila perlu kata Atika, Pemkab Madina berani turun ke lapangan untuk membuktikan data BKKBN tersebut.
"Jadi 47,7 persen angka stunting di Mandailing Natal, hari ini dengan tegas perlu dikoreksi. Karena kami berani turun ke lapangan. Kita bandingkan apa yang ada di kertas dengan apa yang ada di lapangan," katanya.
Wakil Bupati termuda ini mengatakan bahwa Pemkab Madina telah membentuk tim untuk penurunan angka stunting. Tim ini nantinya akan bekerja dua arah.
"Kita bekerja dua arah, satu tim mengoreksi dan satu tim untuk menurunkan angka stunting. Tujuannya hanya satu, stunting turun di Madina," paparnya.
Pemkab Madina pun berharap adanya kerja sama yang baik dengan Pemprov Sumut dan Kementerian agar data stunting tersebut dapat dikoreksi.
"Kami berharap betul-betul dilihat secara proporsional," pintanya.
Atika juga menambahkan Pemkab Madina akan duduk bersama dan menerima arahan dari provinsi untuk penurunan angka stunting.
"Saya dibantu pak wagub selaku ketua di provinsi, ini bentuk pertanggung-jawaban saya. Dan itu inputnya melalui bapak ibu kepala OPD dan tim penurunan stunting, kepada camat, dan kepala desa," tambahnya.
Dalam acara rapat pertemuan tersebut hadir Asisten II Erman Gaffar, Asisten III Sahnan Batubara, Kadis Kesehatan dr Syarifuddin, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Adnan Harahap. Beberapa pimpinan OPD dan para camat se Kabupaten Madina. (SRL/Sahrul)
