Asisten II Pemkab Madina bersama rombongan dari unsur lapisan masyarakat saat bertemu salah satu anggota Komisi VII DPR RI dan PT SMGP di Jakarta baru-baru ini. (IST)
MANDAILING NATAL | PT SMGP dalam keterangannya belum menyetujui terkait usulan 12 poin yang disampaikan oleh Pemkab Madina bersama unsur lapisan masyarakat melalui salah satu anggota Komisi VII DPR RI dari PDIP Adian Napitupulu.
Sebelumnya, pada Kamis 17 Maret kemarin, Pemkab Madina yang diwakili oleh Asisten II Herman Gafar bersama dengan perwakilan lapisan masyarakat Madina bertemu dengan anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu di Jakarta.
Asisten II Herman Gafar bahkan ketika dihubungi terkait pertemuan mengatakan, bahwa 12 poin yang diusulkan ke pihak PT SMGP, ada sebanyak 11 poin yang disetujui, tapi dengan syarat-syarat tertentu.
Sementara, untuk 1 poin yang diusulkan terkait saham, pihak PT SMGP kata dia, mengaku masih harus membicarakan dulu ketingkat Owner di PT SMGP.
"Dari semua poin, ada satu poin yang harus dibawa ke tingkat Owner, yaitu masalah saham untuk pemda. Untuk poin yang lainnya disetujui tapi dengan syarat-syarat tertentu. Untuk teknisnya nanti dari pemda," kata Herman, Selasa (22/3/2022).
Media ini mengonfirmasi perihal kebenaran dari usulan itu apakah telah disetujui oleh PT SMGP.
Melalui Corporate Communication PT SMGP, keterangannya membenarkan bahwa ada pertemuan dalam rangka silaturahmi antara PT SMGP dan perwakilan EBTKE dengan salah satu anggota DPR Komisi VII DPR RI dan beberapa unsur dari elemen masyarakat Madina, pada Kamis 17 Maret 2022 di Jakarta.
Dari keterangan yang disampaikan, bahwa di dalam pertemuan itu ada dua belas poin usulan dari elemen masyarakat yang disampaikan kepada pihak SMGP.
Namun terkait apakah perihal usulan itu sudah disetujui? Dari keterangan yang disampaikan, bahwa pihak SMGP tetap mengutamakan diskusi dan komunikasi intensif secara langsung.
"Namun, untuk mencapai kesepakatan yang baik bagi semua pihak, SMGP tetap mengutamakan diskusi dan komunikasi intensif secara langsung, baik dengan masyarakat desa Sibanggor yang terdampak, maupun dengan aparat desa dan kecamatan Puncak Sorik Marapi, juga berkoordinasi dengan Forkopimda," demikian keterangan dari Corporate Communications PT SMGP, kepada media ini, Kamis (24/3/2022) melalui email.
Asisten II Pemkab Madina Herman Gafar ketika dimintai keterangannya terkait hal itu Jumat (25/3/2022), mengaku kecewa apabila PT SMGP tidak membenarkan maupun mengakui di pertemuan yang dilakukan itu usulan yang disampaikan disetujui oleh PT SMGP.
"Kalau di pertemuan itu, 12 poin yang kita usulkan ada 11 poin disetujui. Namun 1 poin lagi masih harus dibicarakan ke tingkat pemilik (Owner) di PT SMGP. Kalau mereka bilang tidak disetujui tentu kita sangat kecewa, tapi kalau katerangannya belum itu mungkin masih proses pembicaraan," kata Herman.
Herman menerangkan, bahwa saat pertemuan itu anggota DPR RI dari PDIP Adian Napitupulu bahkan menanyakan terlebih dahulu apakah yang hadir bisa mengambil keputusan di PT SMGP.
"Padahal ditanya dulu sama pak Adian apakah yang hadir bisa mengambil keputusan. Dijawab mereka siap. Dan usulan-ususlan yang disampaikan itu sudah dibuat waktunya kapan harus diselesaikan oleh mereka PT SMGP," kata Herman.
Herman pun turut menyesalkan apabila poin-poin yang diusulkan tidak disetujui. Karena usulan itu, menurut dia, usulan dari unsur lapisan masyarakat setempat.
"Kalau keterangannya tidak disetujui, tentu kita kecewa. Kalau keterangannya belum itu mungkin bisa saja masih proses," ujarnya.
"Dalam pertemuan itu memang tidak ada secara tertulis kalau PT SMGP sudah menyetujui poin usulan yang disampaikan. Tapi, kalau secara lisan, saya menyaksikan sendiri kalau keterangan pak Riza yang hadir dalam pertemuan itu yang juga sebagai Direktur Teknik dan Operasional PT SMGP sudah menyetujui 11 poin usulan yang disampaikan," jelas Asisten II Pemkab Madina ini. (SRL/Sahrul)
