MEDAN | Hingga, Jumat petang (18/6/2021) tadi, dari sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan, belum satu pun mengetahui apa penyebab kaburnya kedua terdakwa dari perjanjian yang pernah disepakati dengan Kelompok Tani (Poktan) Maradu.
Poktan tersebut semula didaulat mengerjakan pencetakan 100 hektare (ha) sawah di Desa Simungun, Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi bersumber dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) RI sebesar Rp750 juta.
Demikian halnya dengan ketiga saksi mantan staf di Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Dairi yakni Bintoha Angkat, Dirman Pasaribu dan Rasnida Ermawati. Mereka mengaku tidak mengetahui secara persis apa penyebab terdakwa Josua Siahaan dan Anwar Sani Tarigan kabur dari perjanjian pekerjaan pencetakan sawah tersebut.
Saksi Bintoha Angkat menerangkan bahwa pekerjaan pencetakan di TA 2011. Sedangkan dia bertugas di dinas tersebut pada 2012 lalu. Tidak banyak informasi yang bisa diungkapkan di Cakra 4 Pengadilan Tipikor tersebut.
Menurutnya, secara lisan Kadis Herlina Lumbantobing pernah memerintahkannya supaya menemani Edison Munte (terdakwa berkas penuntutan terpisah-red) memantau pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah.
"Kawani dulu Edison ke lapangan mengecek perkembangan pencetakan sawah di lapangan," kata saksi menirukan ucapan Herlina Lumbantobing yang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Hakim anggota Immanuel Tarigan sempat memotong pembicaraan saksi agar tidak menggunakan kata, mungkin. "Kalau nggak taju bilang gak tahu. Atau katakan lupa kalau saudara memang lupa. Jangan mungkin-mungkin Pak," timpal Immanuel.
Saksi kemudian menerangkan, sempat berdialog dengan Poktan Maradu bahwa mereka mengerjakan pencetakan sawah secara manual. Karena tidak mampu, warda poktan kemudian melakukan kerjasama dengan terdakwa Josua Siahaan untuk penggunaan alat berat.
Dilanjutkan lagi dengan Anwar Sani Tarigan dan pekerjaan pencetakan 100 Ha sawah juga tidak selesai.
'Tukangi'
Fakta mencengangkan sempat terungkap ketika mendengarkan keterangan saksi lainnya, Dirman Pasaribu. Ada upaya 'memukangi' berita acara pekerjaan percetakan sawah .
"Secara lisan Saya diperintahkan ibu Kadis sebagai staf pelaksana teknis menggantikan Edison tahun 2017. Buat SK untuk si Dirman," katanya menirukan Herlina Lumbantobing ketika itu menjabat Kadistan Kabupaten Dairi. Namun SK itu tidak pernah diterimanya alias hanya lisan. Sedangkan pekerjaan pencetakan sawah TA 2011.
Menjawab pertanyaan hakim ketua Eliwarti, para saksi yang dihadirkan secara terpisah mengaku tidak mengetahui berapa persen realisasi pencetakan sawah dari Rp450 juta yang telah dicairkan Poktan Maradu. Sidang pun dilanjutkan pekan depan.
Sementara JPU David Pangaribuan dalam dakwaan menguraikan, pekerjaan pencetakan sawah tidak selesai. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumut, kerugian keuangan negara sebesar Rp567.978.000.
Ketiga terdakwa (masing-masing berkas penuntan terpisah) dijerat pidana sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Yakni dakwaan pertama, Pasal 2 Ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Atau kedua, Pasal 3 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (ROBERTS)
