PADANGSIDIMPUAN | Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padangsidimpuan sangat minim, hal ini menyebabkan berpengaruhnya kualitas pelayanan di rumah sakit milik pemerintah kota Padangsidimpuan.
Dalam hal ini tentunya kesiapan anggaran sebagai pedoman kerja, anggaran juga memberikan arah, serta sekaligus memberikan target yang harus dicapai oleh kegiatan rumah sakit pada waktu yang akan datang.
Demikian juga anggaran sebagai tolak ukur maupun pembanding untuk menilai realisasi kegiatan yang dilaksanakan rumah sakit dan juga salahsatu bentuk kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki oleh rumah sakit itu sendiri.
Selain masalah minimnya anggaran, RSUD Kota Padangsidimpuan juga memiliki masalah yang sangat serius dan mendasar, yaitu masalah utang obat-obatan yang sampai saat ini belum juga terbayarkan.
Direktur RSUD Kota Padangsidimpuan Masrip Sarumpaet yang didampingi kasi penunjang non medis Syukur dan kasi penunjang pelayanan medis Muhammad Amin Ritonga kepada metro-online.co mengatakan anggaran RSUD Kota Padangsidimpuan yang ditampung APBD tahun 2021 sebesar Rp.25 miliar.
Tidak itu saja, Masrip juga mengakui bahwa besaran anggaran yang dimiliki RSUD Kota Padangsidimpuan tersebut masih tergolong sangatlah minim.
"Kita punya anggaran dari APBD hanya untuk gaji, operasional tenaga honor, tenaga kontrak dan PNS, jadi sekitar Rp.21 miliar lebih untuk gaji dan tunjangan PNS kemudian 3,9 miliar untuk tenaga kontrak dan tenaga honor lah," ungkapnya
"Kemudian ada lagi anggaran untuk penyelenggaraan rapat dan konsultasi, diluar itu tidak ada dari APBD, jadi keseluruhan anggarannya ada berkisar Rp.25 miliar," jelas Marsip diruang kerjanya, Selasa (8/6/2021).
Sedangkan anggaran untuk fisik, seperti rehab bangunan maupun pembangunan fasilitas untuk penunjang sarana dan prasarana RSUD, masrip menyebutkan pihak RSUD harus mencari anggaran sendiri untuk itu, yaitu dibebankan dari pendapatan RSUD itu sendiri.
Sementara Informasi yang dihimpun metro-online.co, bahwa RSUD Kota Padangsidimpuan mendapatkan anggaran untuk sarana prasarana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni untuk perlengkapan ruang operasi dan penambahan satu unit mobil ambulance.
Kemudian ketika disinggung dengan besaran perbandingan anggaran APBD yang dimiliki RSUD Kota Padangsidimpuan tahun 2020 dengan 2021, Masrip mengatakan Ia tidak mau membahas anggaran yang bukan prioritasnya.
Selanjutnya ketika ditanyakan program kerja, Masrip menyebutkan bahwa pihaknya sekarang masih sibuk melakukan pembenahan terkait masalah-masalah yang dihadapi RSUD Kota Padangsidimpuan.
"Salahsatu program kerja kita itu terus melakukan pembenahan, salahsatu yang kita lakukan adalah meningkatkan motivasi kerja yang bagus biar pelayanan kita berkualitas, perlu kita sadarkan bahwa kualitas kerja kita itu harus melakukan upaya-upaya merebut hati masyarakat, itulah upaya yang kita lakukan saat ini," tuturnya.
Terpisah, wakil ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Rusydi Nasution menanggapi terkait banyaknya problema yabg ada di RSUD Kota Padangsidimpuan, Ia menyebutkan semua pihak harus bisa membantu RSUD apapun caranya.
'Kita harus bisa membantu RSUD apapun caranya karena ini urusan wajib pelayanan dasar bagi masyarakat," katanya.
Rusydi juga menyebutkan minimnya anggaran yang dimiliki RSUD tersebut, menggambarkan begitulah keseriusan pemko Padangsidimpuan terhadap RSUD Kota Padangsidimpuan terlihat dari kebijakan anggaran yang diberikan.
"Kami dari badan anggaran siap mendorong dan mengawal anngaran yang dibutuhkan. Mekanisme rapat dan pengambilan keputusan seringkali jadi hambatan di DPRD. Saya berharap kita benar-benar menjadi wakil rakyat, berdiri memang untuk kepentingan rakyat," tegas Ketua Partai Gerinda Kota Padangsidimpuan itu.
"Mari bekerja serius untuk rumah sakit kita ini, tak usah banyak retorika lagi, eksekusi yang paling penting, saya dan kawan-kawan akan mendukung upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja RSUD ini, baik dari sisi anggaran, pengawasan dan peraturan yang dianggap perlu," pungkasnya. (Syahrul)
