 |
| Ilustrasi (Detik.com) |
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan bersama pimpinan redaksi, Kamis (10/9/2020) malam. Menurut Fadjroel, PSBM akan lebih efektif dengan penerapan protokol kesehatan.
"Saya ikut mendampingi Presiden kemarin (Kamis, 10/9), beliau menekankan, berdasarkan pengalaman empiris dan pendapat ahli sepanjang menangani pandemi COVID-19, pembatasan sosial berskala mikro/komunitas lebih efektif menerapkan disiplin protokol kesehatan," jelas Fadjorel, Jumat (11/9/2020).
Memang apa sih beda PSBB dengan PSBM? Dikutip dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020, PSBM pada dasarnya adalah pembatasan yang dilakukan di tingkat desa, kampung, RW, hingga RT.
PSBM bisa dilakukan bila suatu daerah dianggap rentan atau memiliki peningkatan kasus COVID-19, namun kemampuan deteksi dan sumber dayanya terbatas.
Warga di lokasi PSBM diawasi secara ketat dan tidak bisa leluasa keluar-masuk selama periode 14 hari. Warga yang ingin keluar atau masuk wajib meminta surat pengantar pada tim pelaksana PSBM di wilayah yang bersangkutan, dalam hal ini adalah gugus tugas di tingkat kabupaten/kota.
"Orang luar dilarang memasuki wilayah PSBM," tulis Pasal 11 Pergub Jabar Nomor 48 Tahun 2020.
Sebelumnya, juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menilai sudah seharusnya Pemprov DKI melakukan pembatasan yang lebih ketat karena kasus Corona makin naik. Dia menyarankan ada pembatasan sosial berskala mikro.
"Khusus daerah yang sedang menjalankan PSBB termasuk DKI Jakarta untuk daerah yang sudah pengendaliannya sudah lebih mikro daripada kota, maka kami harapkan kecamatan pun bisa juga melakukan pembatasan sosial berskala mikro, sehingga bisa betul-betul tempat yang memiliki penularan tinggi sesuai dengan data yang ada bisa dikendalikan dengan baik," kata Wiku beberapa waktu lalu. (Dc)
