loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

Sutrisno Pangaribuan: Penunjukan Pj Gubernur Wewenang Presiden

Tim Redaksi: Jumat, 26 Januari 2018 | 18:20 WIB


Ketentuan menyangkut kepala daerah telah diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Paragraf 1, Kepala Daerah, Pasal 59 ayat 1. Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintah Daerah yang disebut kepala daerah. 

Pasal 60. Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan susudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Gatot Pudjonugroho dan Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 62/P/2013 pada 17 Juni 2013.

Informasi terkait permintaan Mendagri kepada Kapolri menyangkut penugasan Perwira Tinggi (Pati) Polri untuk dijadikan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur pertama sekali disampaikan oleh Wakapolri.

"Permintaan tersebut tentu memiliki dasar hukum yang jelas, dan masih harus melalui tahapan hingga diputuskan, ditetapkan dan dilantik oleh Presiden," ujar Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan melalui rilis yang diterima metro-online.co, Jumat (26/1/2018).

Oleh karena itu, kata Sutrisno, semua pihak diminta untuk membaca secara cermat peraturan perundang- undangan agar tidak membangun kecurigaan kepada pemerintah. Pemerintah dipastikan akan melakukan setiap langkah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang ada. Keputusan menerima atau menolak usul Mendagri, ada di tangan Presiden.

"Pilkada serentak Tahun 2018 akan dilaksanakan di 17 Provinsi, sehingga jika semua Eselon I di Kementerian Dalam Negeri ditugaskan sebagai Pj Gubernur, maka Eselon I dari Kemendagri tidak cukup, sementara tugas Kementerian Dalam Negeri sangat banyak dalam mengawal 171 Pilkada serentak di seluruh Indonesia," ungkapnya. 

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan didalam hukum dan pemerintahan dapat mendelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kapolri.

Maka tidak melanggar ketentuan jika kemudian Presiden menugaskan Pati Polri setara Eselon I untuk menjadi Pj Gubernur.

"Jika Presiden menyetujui usul Mendagri kepada Irjend Pol Martuani Sormin sebagai Pj. Gubernur Sumatera Utara, maka tentu melalui berbagai pertimbangan dari berbagai aspek," ujarnya. 

Pemilukada serentak di Sumatera Utara memiliki potensi kerawanan pemilu, maka penunjukan Pati Polri untuk menjadi Pj Gubernur sangat tepat agar koordinasi dapat berjalan dengan baik dengan seluruh forum koordinasi pimpinan daerah ( Forkopimda ). 

"Pengamanan proses pemilu menjadi tugas utama Polri bersama Pemerintah Daerah," tegas Sutrisno. 

Selain untuk memudahkan koordinasi pengamanan pemilukada, sambung dia, penunjukan Pati Polri juga sebagai upaya untuk menjaga netralitas ASN.

"Pelibatan ASN acap kali terjadi setiap kali Pemilukada," sambungnya. 

Sebagai Partai Pengusung Pasangan Bakal Calon Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus, lanjut dia, PDI Perjuangan akan bertarung secara fair, jujur, dan terbuka.

"Pemilukada bagi kami adalah sarana bagi pembangunan politik yang beradab dan beretika. Sehingga kami menjamin tidak akan memengaruhi ASN untuk berpihak dan memastikan tidak akan menarik institusi negara lain demi memenangkan kontestasi pemilukada Sumatera Utara," ungkapnya. 

Lebih lanjut dikatakannya, Koordinasi dalam pengamanan pemilukada antara Pemerintah Daerah dengan Polri dan seluruh stakeholder harus menjadi fokus utama Pj Gubernur.

"Segala bentuk kerawanan pemilu seperti mobilisasi, perpindahan penduduk, tekanan, dan intimidasi serta pelibatan stakeholder yang seharusnya netral diharapkan akan ditangani dengan baik, sehingga proses pemilukada kita semakin berkualitas," tukasnya. 

Sutrisno menambahkan, Pemilukada Serentak Tahun 2018, termasuk Pilgub Sumut, akan dijadikan sebagai wadah penguatan demokrasi. Mencari pemimpin yang berkualitas harus dilakukan dengan gembira, dengan damai dan mencerahkan.

"Oleh karena itu, penunjukan Pj Gubernur Sumatera Utara pada waktunya sesuai dengan ketentuan kiranya menjadikan Pemilukada Tahun 2018 semakin berkualitas," pungkasnya. 

Sebelumnya diketahui, adapun dua petinggi Polri tersebut yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin. Mereka ditunjuk untuk menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. (Sandy) 


Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html