 |
| Teks Foto : Papan informasi proyek pembangunan alun alun kecamatan STM Hilir dan Peningkatan Ruas jalan desa negara beringin - Simpang Greahan.( mol/istimewa/jl) |
DELI SERDANG | Dugaan penggunaan material bermutu rendah dalam sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Deli Serdang kian menjadi sorotan. Ironisnya, meski persoalan tersebut telah mencuat ke ruang publik dan mendapat perhatian masyarakat, respons tegas dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum (APH) belum terlihat.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar, apakah pengawasan terhadap proyek yang dibiayai uang rakyat benar-benar berjalan, atau justru terkesan dibiarkan tanpa tindakan berarti.
Sorotan tersebut setidaknya mengarah pada dua proyek di Kecamatan STM Hilir, yakni pembangunan Alun-Alun Kecamatan STM Hilir dan proyek peningkatan ruas Jalan Desa Negara Beringin–Simpang Greahan.
Pada proyek peningkatan ruas Jalan Desa Negara Beringin–Simpang Greahan, Kecamatan STM Hilir, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sekitar Rp2,56 miliar, yang dikerjakan oleh CV H. Simon, kondisi pekerjaan drainase di lapangan menuai tanda tanya.
Hasil pantauan di lokasi memperlihatkan ketebalan dinding saluran drainase yang tampak tidak seragam. Bagian atas terlihat lebih tebal, sementara bagian bawah justru tampak lebih tipis.
Belum selesai persoalan tersebut menjadi perhatian, box culvert (gorong-gorong beton berbentuk kotak) yang baru sekitar dua hari dipasang dilaporkan telah ambruk.
Peristiwa ini bukan sekadar persoalan hasil pekerjaan yang mengecewakan. Ambruknya konstruksi dalam waktu singkat patut menjadi alarm keras bagi dinas teknis, terlebih proyek tersebut dibiayai dari APBD yang bersumber dari uang rakyat.
Sementara itu, persoalan serupa juga mencuat pada proyek pembangunan Alun-Alun Kecamatan STM Hilir yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru), dengan pagu anggaran Rp. 972.159.000 dan dikerjakan CV Pangasean Sandaran Group.
Material gaston yang sebelumnya telah berada di lokasi pekerjaan selama kurang lebih sepekan, belakangan justru diangkut kembali oleh pihak pelaksana setelah mendapat sorotan.
Material tersebut sebelumnya dipersoalkan karena tampak rapuh. Bahkan, bagian yang patah terlihat mudah hancur hingga menyerupai serbuk tepung.
Pengangkutan kembali material itu semakin memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan material yang sempat disiapkan untuk pekerjaan proyek tersebut. Apakah material itu memang tidak memenuhi standar teknis, atau ada alasan lain di balik penarikannya. Hal ini semestinya dijelaskan secara terbuka oleh dinas terkait.
Sayangnya, ketika persoalan kedua proyek tersebut membutuhkan penjelasan dan sikap tegas dari pejabat berwenang, respons justru belum diperoleh.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru), Rahmadsyah, serta Kepala Dinas SDAMBK, H. Suparno, terkesan memilih bungkam. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon tidak mendapat jawaban, sementara pesan WhatsApp yang dikirimkan juga belum memperoleh tanggapan.
Dengan kebungkaman kedua kepala dinas itu menimbullkan asumsi negatif di kalangan profesi jurnalis dan masyarakat STM Hilir, dan menuding para Kadis sudah " kongkalikong " dengan pihak rekanan.
Dalam hal ini, warga masyarakat STM Hilir meminta aparat penegak hukum seperti Inspektorat, BPK dan Kepolisian turun kelokasi ke dua proyek di STM Hilir itu guna melakukan pengauditan. " Apabila nantinya ada temuan kerugian negara dalam pelaksanaanya maka aparat penegak hukum memprosesnya sesuai hukum yang berlaku," ucap Samuel warga STM Hilir kepada wartawan, Selasa ( 10/11/2026) (jasa/jl)
