 |
| Dapur MBG dari SPPG di Jalan Menteng VII, Gang Sekata, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai diduga menyajikan makanan mengandung babi. (mol/dok). |
MEDAN | Dapur MBG dari SPPG di Jalan Menteng VII, Gang Sekata, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai diduga menyajikan makanan mengandung babi (B2) kepada murid sekolah, Selasa (10/11/2026).
Diketahui, Satuan Pelayanan Pemenuhan Giza (SPPG) Medan Tenggara itu melayani ratusan siswa di UPT SDN 060912 Jalan Denai No: 166 Kecamatan Medan Denai.
Anak sekolah yang seharusnya menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sehat dan halal, justru diduga dicekoki makanan nonhalal. Ini bukan lagi soal salah masak. Ini soal pengkhianatan terhadap amanah negara dan pengkhianatan terhadap anak-anak.
Akibatnya, ledakan amarah masyarakat atas dugaan kejahatan serius itu mulai datang dan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara telah melakukan aksi di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Medan, Jalan Bunga Raya, Jumat (6/11/2026).
HMI Sumut menegaskan, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele dan tidak boleh diselesaikan hanya dengan permintaan maaf atau klarifikasi administratif.
Jika terbukti, ini adalah pelanggaran berlapis terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya;
1. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dalam
Pasal 4 menegaskan, produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. MBG yang menyasar mayoritas siswa Muslim, wajib halal.
2. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan penyelenggara pangan wajib menjamin keamanan pangan, mutu, dan gizi, serta memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Menyembunyikan bahan babi dalam menu adalah penyesatan.
3. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengisyaratkan bahwa siswa sebagai konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar tentang makanan yang mereka konsumsi.
4. PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa setiap pelaku usaha wajib memisahkan secara tegas bahan halal dan nonhalal, mulai dari penyediaan, pengolahan, hingga penyajian.
5. Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan Peraturan BGN tentang SPPG menegaskan SPPG sebagai pelaksana MBG wajib mematuhi standar gizi, keamanan pangan, dan jaminan halal. Jika melanggar, sanksinya pencabutan izin dan penutupan permanen.
"Kami mendesak pihak terkait untuk memberikan klarifikasi secara terbuka dan transparan atas dugaan penggunaan bahan makanan yang mengandung unsur babi dalam menu MBG di Medan. Persoalan ini harus dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," tegas Pengurus BADKO HMI Sumut, Ahmad Fuadi Nasution.
Ia juga mendesak penutupan permanen dapur MBG di Medan Denai jika terbukti bersalah.
"Mendesak penutupan permanen dapur MBG di Kecamatan Medan Denai apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius terkait penggunaan bahan pangan nonhalal. Jangan sampai persoalan ini dianggap sebagai kesalahan biasa," lanjutnya.
Tak hanya itu, Ahmad Fuadi juga mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, untuk tidak cuci tangan. Evaluasi menyeluruh terhadap jajaran BGN di Sumut, khususnya pejabat pengawas di Kota Medan, harus segera dilakukan.
Anak Bukan Kelinci Percobaan
Program MBG adalah program mulia Presiden untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi jika dikelola oleh SPPG yang serampangan, tidak paham halal-haram, dan tidak diawasi, maka program ini justru menjadi racun bagi generasi penerus.
HMI Sumut mengingatkan, jika kasus ini dibiarkan dan hanya berakhir dengan kata "maaf" dan "salah paham", maka kepercayaan publik terhadap MBG akan hancur dan yang paling dirugikan adalah anak-anak kita sendiri.
Kini bola panas ada di tangan BGN, KPPG Medan dan Aparat Penegak Hukum. Publik menunggu, Apakah SPPG nakal ini akan ditutup permanen dan diproses hukum atau kasus ini akan kembali menguap begitu saja.
Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Koordinator MBG Kota Medan Adhenisa dan Kadis Pendidikan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution bungkam dan tidak mau menjawab telepon atau membalas pesan singkat dari WA. (RE Maha/REM).
