LANGKAT | Proyek Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara menelan biaya sebesar Rp 222,4 miliar menjadi sorotan masyarakat.
Pasalnya, proyek yang bersumber dari APBN (BUN) T.A 2026 di sejumlah kabupaten terdampak bencana di Sumatera Utara ini hanya dikerjakan satu kontraktor yakni, KSO Nindya-Lestari sesuai tertulis di papan pengumuman.
"Pelaksana proyek raksasa tersebut dikerjakan satu kontraktor, terkesan monopoli. Sejumlah 66 titik proyek tersebar di sejumlah kabupaten terdampak bencana di Sumut , tapi kontraktornya hanya satu, ini juga menjadi sorotan masyarakat," ucap warga sekitar Puskesmas Besitang kepada kru Metro Online.
Proyek Penanganan Keadaaan Kedaruratan Pasca Bencana Prasarana Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara bernilai Rp90 miliar lebih.
Paket pekerjaan tersebut dinilai mengabaikan prinsip transparansi publik akibat minimnya rincian informasi di lokasi proyek. Sorotan salah satunya pada lokasi proyek di UPT Puskesmas Besitang, Kabupaten Langkat.
Pantauan kru Metro Online di lokasi proyek di lingkungan Puskesmas Besitang, Selasa (20/10/2026), ada indikasi kejanggalan terkait plang. Nilai anggaran di plang proyek tertulis secara global dan tidak disebutkan secara spesifik nilai anggaran pada setiap proyek.
Di plang proyek tertera 26 titik pembangunan prasarana kesehatan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara dengan total nilai anggaran sebesar Rp90.907.081.000 yang bersumber dari APBN (BUN)/2026.
Hal serupa juga terjadi pada paket rehabilitasi 40 titik prasarana sekolah/madrasah di Sumut senilai Rp 131.589.606.000 yang juga hanya menggunakan satu papan pengumuman.
Sebanyak 26 paket proyek Penanganan Keadaan Kedaruratan Pasca Bencana Prasarana Kesehatan dikerjakan oleh KSO Nindya-Lestari. Adapun Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi terhadap proyek, yakni PT Esa Pratama Cipta Selebes.
Saat dikonfirmasi di lokasi kegiatan, Selasa (20/10/2026), Pengawas Lapangan KSO Nindya-Cantika, Nazril, mengatakan, proyek ini tersebar di wilayah terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara, seperti di Sibolga dan Madina, dan lainnya.
Khusus di Kabupaten Langkat, kata dia, proyek pembangunan prasarana kesehatan hanya di wilayah Besitang, yakni rehab ruang perawatan dan pembangunan rumah dinas buat tenaga kesehatan.
Sementara proses pembangunan akan dilaksanakan dua atau tiga hari kedepan. "Saat ini kami masih menunggu pasokan material batu buat pondasi," ujar Nazril.
Dia tidak menjelaskan berapa besaran anggaran atau pagu proyek Penanganan Keadaaan Kedaruratan Pasca Bencana Prasarana Kesehatan, khususnya untuk pembangunan Puskesmas Besitang.
Penggabungan informasi puluhan titik lokasi ke dalam satu papan proyek tanpa ada diterakan rincian anggaran per unit pekerjaan menuai kritik karena terkesan tak menjalankan prinsip transparansi penggunaan uang negara.
Salah seorang tokoh pemuda di Besitang, Darmansyah ketika dimintai komentarnya, Rabu (21/10/2026), ia mengatakan, semestinya pihak pelaksana proyek memasang papan informasi di tiap titik proyek dengan mencantumkan besaran angka anggaran sehingga publik dapat mengakses informasi tersebut.
Dikatakan, nilai anggaran setiap proyek kan berbeda-beda. Karena itu, setiap satu paket proyek wajib memiliki satu papan informasi sebagai wujud transfaransi kepada masyarakat, tutupnya.(simamora/mp)
