Pemkab Labuhanbatu melakukan evaluasi dan penyusunan strategi pencapaian target monitoring, controling, Surveillance for Prevention (MCSP) serta Risk Based Surveillance (RBS) KPK RI Tahun 2026, dengan fokus utama pada area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Jumat (30/10/2026) (mol/Husin)
LABUHANBATU | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melakukan evaluasi dan penyusunan strategi pencapaian target monitoring, controling, Surveillance for Prevention (MCSP) serta Risk Based Surveillance (RBS) KPK RI Tahun 2026, dengan fokus utama pada area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Asisten III Setdakab Labuhanbatu, Zaid Harahap di Ruang Rapat Bupati, Jalan SM Raja, Rantauprapat, Jumat (30/10/2026).
Dalam arahannya, Zaid mendorong seluruh perangkat daerah terkait untuk meningkatkan koordinasi, mempercepat tindak lanjut hasil evaluasi, serta melengkapi seluruh dokumen pendukung. Ia menekankan pentingnya memastikan proses perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan berjalan secara transparan, kompetitif, efektif, dan akuntabel..
"Evaluasi ini menjadi bagian penting untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah, sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan pembenahan guna memenuhi indikator pencegahan korupsi yang ditetapkan KPK RI. Melalui pertemuan ini, kita harap dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan terukur," ujar Zaid.
Zaid juga menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan administrasi atau formalitas penilaian indikator semata. Lebih dari itu, nilai-nilai integritas harus di internalisasi menjadi budaya kerja sehari-hari dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.
Area Pengadaan Barang dan Jasa sengaja menjadi sorotan utama dalam pembahasan ini. Mengingat sektor tersebut memiliki kerawanan tinggi, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat untuk memastikan seluruh prosesnya berjalan tegak lurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sebagai informasi, MCSP-RBS merupakan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan berbasis risiko yang dikembangkan oleh KPK RI. Sistem ini dirancang khusus untuk mendeteksi dan mencegah potensi korupsi sejak dini di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Melalui komitmen kuat dan sinergi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemkab Labuhanbatu optimistis dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat integritas aparatur, serta menyajikan pelayanan publik yang profesional demi mendukung terwujudnya visi Labuhanbatu Cerdas Bersinar (Husin/HM)
