| Bupati Taput Jonius Taripar Hutabarat saat meninjau di Kecamatan Parmonangan, Senin (14/9/2026).(Foto: mol/Alfredo Sihombing) |
Perubahan itu terlihat saat Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat meninjau penyelesaian pembangunan jalan tersebut, Senin (14/9/2026).
Di tengah kawasan perbukitan dan hamparan pepohonan hijau, Jonius bersama jajaran pemerintah daerah berjalan menyusuri ruas jalan yang baru diperbaiki. Aspal hotmix yang membentang menjadi bagian penting dari upaya pemerintah membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah Parmonangan.
Pembangunan jalan tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran mencapai Rp2,8 miliar.
Bagi masyarakat setempat, pembangunan ini bukan sekadar perubahan permukaan jalan. Jalan yang lebih baik berarti perjalanan menjadi lebih cepat, kendaraan lebih aman, serta hasil pertanian lebih mudah dibawa menuju pasar.
Sebelum diperbaiki, kondisi jalan yang rusak berat membuat mobilitas warga cukup sulit. Medan yang ekstrem juga meningkatkan risiko kerusakan kendaraan, khususnya bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut untuk bekerja dan mengangkut hasil pertanian.
Kini, setelah pembangunan hotmix dilakukan, waktu tempuh perjalanan masyarakat disebut dapat dipangkas sekitar 30 menit.
Perubahan tersebut sekaligus memberikan harapan baru bagi geliat ekonomi masyarakat. Komoditas pertanian yang dihasilkan warga dapat diangkut dengan lebih mudah, sementara akses masyarakat menuju pusat-pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi menjadi semakin terbuka.
Namun, pekerjaan rumah pemerintah di kawasan ini belum sepenuhnya selesai.
Selain pembangunan jalan hotmix, Pemkab Tapanuli Utara juga memberikan perhatian terhadap sejumlah titik yang rawan mengalami longsor. Penanganan longsor pada ruas Hutatinggi menuju Parmonangan serta ruas Hutajulu menuju Hutajulu Parbalik telah dijadwalkan untuk dikerjakan secara bertahap pada tahun ini melalui anggaran APBD Taput.
Jonius mengatakan keterbatasan kemampuan APBD membuat penanganan bencana belum dapat dilakukan secara menyeluruh dalam satu tahap.
"Untuk penanganan longsor, pengerjaannya kita lakukan secara bertahap tahun ini menggunakan dana APBD. Namun, karena anggaran APBD terbatas, penanganan ini belum bisa selesai sampai tuntas," tegas Jonius.
Karena itu, Pemkab Taput berharap dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi anggaran penanganan bencana sesuai Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana (R3P) yang telah diusulkan.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan jalan dan penanganan titik rawan bencana merupakan dua hal yang saling berkaitan. Infrastruktur yang sudah dibangun harus dipastikan tetap aman dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Peninjauan tersebut turut didampingi Asisten Administrasi dan Umum Binhot Aritonang, Staf Ahli Bupati Bonggas Pasaribu, Plt Kadis PUTRHub Dalan Simanjuntak, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah teknis terkait.
Di balik hamparan aspal baru sepanjang 1,1 kilometer itu, tersimpan harapan sederhana masyarakat Parmonangan: perjalanan yang lebih mudah, hasil pertanian yang lebih cepat sampai tujuan, kendaraan yang lebih aman, dan aktivitas ekonomi yang semakin hidup.
Jalan yang mulus bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang membuka jalan bagi pergerakan dan harapan masyarakat. (as/as)
