 |
Anggota DPR RI M Lokot Nasution (kiri) dan lainnya dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi di DJKA Kemenhub. (mol/ch) |
Yakni terkait paket Pekerjaan Jalan Kereta Api Medan-Binjai- Aceh periode 2021 hingga 2024, Rabu (8/4/2026) di ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan.
Menurut Lokot, kehadirannya sebagai bentuk dukungan penegakan hukum yang sedang berjalan.
Sebelumnya, majelis hakim dipimpin Khamozaro Waruwu memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan M Lokot Nasution sebagai saksi, sebab sejumlah saksi menyebut namanya dalam persidangan.
Selain Lokot Nasution majelis hakim juga meminta mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk hadir, namun hingga empat saksi memberikan keterangan, Budi Karya Sumadi tidak juga hadir.
Di ruang sidang, Lokot Nasution hadir guna memenuhi panggilan sebagai saksi dengan terdakwa Muhlis Hanggani Capah, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Kereta Api Sumut, serta terdakwa lainnya, seorang pengusaha di Jakarta, Eddy Kurniawan Winarto.
Hakim bertanya kepada Lokot mengenai pertemuan Eddy Kurniawan Winarto dengan Lokot Nasution. Di hadapan majelis hakim, Lokot menyatakan, benar ada pertemuan, tapi pembicaraannya adalah tentang investasi mengenai pembangunan LRT tahap 2 di JIS Jakarta.
Namun, proyek ini tidak jadi karena ada efisiensi.
"Saya tidak ada kaitannya dengan para terdakwa dalam proyek ini," katanya.
Dia juga menerangkan, saat pertemuan tersebut, ia berstatus sebagai wiraswasta karena sejak Desember 2018 sudah mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Saat sidang ini berlangsung, Lokot mengaku berstatus sebagai Anggota DPR RI, sehingga sangat penting baginya untuk memberikan kesaksian sejelas-jelasnya secara data dan fakta, guna membantu penegakan hukum yang sedang berlangsung.
"Saya mengapresiasi persidangan ini, karena ini adalah kesempatan bagi saya untuk menjelaskan secara utuh tentang hal yang menyangkut nama saya pribadi," katanya seusai sidang.
Dia juga menyebutkan, di waktu yang sama sebenarnya sebagai wakil rakyat, ia memiliki agenda dalam rapat dengan badan legislasi di Gedung Senayan DPR RI, tapi dikarenakan ada agenda sidang di PN Medan ini, maka suatu kesempatan untuk menjelaskan kepada majelis hakim dan masyarakat sumatera utara tentang fakta yang sebenarnya demi nama baik pribadi, nama baik partai serta institusi DPR. (RobS/RS)
