Tolak Radikalisme, Ribuan Massa PBB Sumut Unjukrasa

Sebarkan:

DEMO: Ribuan massa PBB saat demo di depan Walikota Medan.


MEDAN | Ribuan massa Pemuda Batak Bersatu (PBB) Provinsi se-Sumatera Utara unjukrasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan pada Kamis (8/6/2023) sekira pukul 10.00 WIB.

“Kita PBB menolak radikalisme yang terjadi di Kota Medan saat ini, dan kami sebagai perwakilan dari masyarakat umat Kristiani yang sangat cinta dengan NKRI dan menolak kaum intoleran dalam beribadah khususnya disini,” ujar Ketua DPD PBB Sumatera Utara (Sumut) DR.Gomar Purba.

Gomar juga menambahkan, bahwa PBB itu telah membangun di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Tapi, sayangnya, menurutnya lagi, masyarakat saat ini seolah-olah sudah terpengaruh oleh pandangan yang negatif.


Dalam aksi tersebut, PBB menuntut negara menjamin kebebasan umat beragama dalam beribadah serta membina kehidupan yang bermakna bagi masyarakat yang majemuk.

“Kami merupakan organisasi kumpulan yang akan tetap berdiri di depan dalam konteks bela kepentingan masyarakat lokal Kota Medan yang terzolimi, dan wilayah Provinsi Sumatera Utara dan kami telah bersinergi dengan beberapa stakeholder dalam upaya-upaya yang dimaksud. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah pusat maupun daerah lainnya”, paparnya lagi.

Namun massa PBB kecewa karena Gubernur Sumut Edy Rahmayadi enggan menjumpai mereka.

Saat Gubernur Sumut enggan untuk bertemu para pendemo di kantornya, aksi pun berlanjut ke depan Kantor Wali Kota Medan tampak iring-iringan rombongan para pendemo berkisar ribuan massa yang membuat kemacetan sangat padat di sekitar lokasi.

Saat di depan Kantor Wali Kota Medan, bersama ribuan massa kader dan simpatisan PBB se-Sumut, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution langsung menjumpai para pengunjuk rasa sebagai bentuk apresiasinya terhadap perhatian PBB terkait permasalahan yang ada.

“Saya mengucapkan terimakasih atas informasinya dari teman-teman PBB dan mari kita duduk bersama-sama berdiskusi dengan Pak Ketua dan Jajarannya di Kantor Wali Kota Medan sebagaimana juga kantor ini milik warga Kota Medan,” ucapnya.

Tindakan Bobby Nasution itu langsung mendapat apresiasi dari seluruh massa dengan memberikan aplaus dan tepuk tangan meriah sambil berteriak, “Hidup Pak Bobby” berulangkali. “Belum pernah ada kepala daerah yang langsung menemui aksi seperti ini dan langsung naik ke atas mobil untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan aksi,” ungkap salah seorang massa PBB.

Sebelum menanggapi aksi tersebut, Bobby Nasution lebih dulu mempersilahkan Ketua DPC PBB Kota Medan Dolly Sinaga untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan massa PBB. Dengan tegas Dolly pun menyampaikan 6 poin tuntutan dalam aksi tersebut, di antaranya PBB menolak faham radikalisme dan intoleran serta dilakukannya pembubaran orang-orang beribadah.

Selain itu, kata Dolly, PBB juga menolak keras dilakukannya penutupan tempat beribadah. Kemudian, imbuhnya, PBB berharap agar pemerintah dapat menjadi fasilitator atas kasus jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) di Medan Marelan. “Pemerintah harus bisa menjalankan makna Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 bahwa negara menjamin penduduknya untuk beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing,” kata Dolly.

Menanggapi tuntutan tersebut, Bobby Nasution menyampaikan ucapan terima kasih kepada massa PBB yang telah menyampaikan tuntutannya dengan tertib dan damai. Selanjutnya, orang nomor satu di Pemko Medan ini menyatakan setuju dengan keenam butir tuntutan yang disampaikan tersebut. Dari awal, ungkapnya, ia telah menyampaikan mengapa sebelum dijadikan jemaat GEKI sebagai tempat beribadah, tidak ada yang protes padahal dijadikan tempat yang ‘aneh-aneh’. (ka)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini