19 Poin Rekomendasi DPRD Terhadap LKPj Bupati Madina Tahun 2022, Salah Satunya Terkait Temuan BPK Soal Honorium Kader KB

Sebarkan:
Ketua Pansus Dodi Martua saat menyerahkan draf rekomendasi terhadap LKPj Bupati Madina tahun 2022 kepada Wakil Bupati Madina. (Ist) 

MANDAILING NATAL| DPRD Kabupaten Madina memberikan rekomendasi sebanyak 19 poin terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Madina tahun 2022.

Penyampaian rekomendasi dilaksanakan pada rapat paripurna, Senin (5/6) sore di ruang paripurna.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Pimpinan Harminsyah Batubara dan Erwin Nasution serta dihadiri oleh anggota DPRD Madina lainnya. 

Sedangkan, dari Pemerintah Daerah dihadiri oleh Bupati Madina yang diwakili Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution bersama sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemkab Madina.

Ketua Pansus LKPj Bupati Madina tahun 2022, Dodi Martua yang menyampaikan rekomendasi mengatakan, bahwa DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) telah bekerja melakukan pembahasan berdasarkan surat keputusan DPRD nomor: 170/014/KPTS/DPRD/2023, tanggal 15 Mei 2023.

Pembahasan LKPj dilakukan secara marathon dan sebelumnya kata Dodi, tahapan demi tahapan juga telah dilakukan pembahasan. 

"Dalam prosesnya panitia khusus telah melakukan kunjungan kerja, tinjauan lapangan dan pembahasan internal maupun rapat pembahasan dengan pemerintah daerah termasuk dengan Organisasi Perangkat Daerah," katanya. 

DPRD juga kata Dodi memberikan apresiasi kepada bupati beserta jajarannya yang terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Terlebih, karena telah berhasil memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Madina. 

"Pencapaian (WTP) ini merupakan pertama kali sejak berdirinya Kabupaten Madina. Kiranya capaian ini untuk senantiasa dipertahankan dan selalu terus memperbaiki diri," ujarnya. 

Namun, meskipun berbagai pencapaian itu telah diperoleh, terdapat pula kekurangan dan kelemahan. Dodi menjelaskan, kekurangan dan kelemahan itu di antaranya terdapat pada sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu masih adanya ego sektoral dalam penanganan suatu persoalan. Juga sistem pengelolaan PAD belum berbasis digital dan belum terintegrasi.

"Serta masih lemahnya data terhadap potensi pendapatan dan juga aset. Dan beberapa persoalan lainnya masih perlu diperbaiki ke depannya," jelasnya. 

"Dari berbagai permasalahan yang kami uraikan sebagai konklusi dari seluruh proses pembahasan, maka kami memberikan beberapa rekomendasi sebagai kontribusi kami untuk meningkatkan kualitas dalam pencapaian target dan tujuan pembangunan sebagai mana dicantumkan dalam visi misi bupati," tambahnya. 

Dodi kemudian menyampaikan 19 poin rekomendasi tersebut:

1. SEGERA MENGOPERASIKAN PASAR BARU PANYABUNGAN SECEPATNYA, SERTA MELENGKAPI SARANA PRASARANA SERTA FASILITAS PENUNJANG LAINNYA. PALING LAMBAT DI AWAL TAHUN 2024 PASAR BARU PANYABUNGAN SUDAH BISA DIFUNGSIKAN MASYARAKAT.

2. SEGERA MEMPERCEPAT PROSES PERPINDAHAN RSUD PANYABUNGAN KE BANGUNAN RSUD PANYABUNGAN BARU, SERTA MELENGKAPI SARANA PRASARANA SERTA FASILITAS PENUNJANG LAINNYA. PALING LAMBAT DI AWAL TAHUN 2024 BANGUNAN RSUD BARU SUDAH BISA DIFUNGSIKAN SECARA BERTAHAP.

3. MEMAKSIMALKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS SEBAGAI SALAH SATU FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DENGAN MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DI PUSKESMAS SERTA MELENGKAPI SARANA PENUNJANG LAINNYA SEHINGGA MAYARAKAT TIDAK BERBONDONG-BONDONG BEROBAT KE RSU.

4. MENINDAKLANJUTI PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIF TERHADAP MANTAN KEPALA DESA, SERTA MEMBUAT ATURAN SALAH SATU SYARAT PILKADES BAGI MANTAN KEPALA DESA YANG IKUT KONTESTASI HARUS BEBAS DARI TEMUAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

5. MENCARI OPSI-OPSI DAN SKEMA PENYELESAIAN TERHADAP NASIB TENAGA HONORER YANG AKAN DIBERHENTIKAN PADA BULAN NOVEMBER TAHUN 2023 SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018.

6. PENYELESAIAN KENDALA PEMBUKAAN AKSES JALAN MENUJU TPA BANGGUA, DIHARAPKAN TUNTAS PADA TAHUN 2023, SEHINGGA TPA BISA SEGERA DIFUNGSIKAN DENGAN BAIK DAN INI JUGA MERUPAKAN REKOMENDASI PANSUS PADA LKPJ BUPATI TAHUN 2021.

7. MENGEMBALIKAN SEMUA PENGELOLAAN PASAR KELAS 1, KELAS 2 DAN KELAS 3 KEPADA DINAS PERDAGANGAN SESUAI DENGAN TUPOKSINYA SERTA MEREVISI ATURAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PASAR SEHINGGA KENDALA DALAM PEMUNGUTAN DAN KEBOCORAN DALAM PEMUNGUTAN DAPAT DIMINIMALISIR.

8. MENDELEGASIKAN SEMUA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SESUAI TUPOKSINYA, AGAR MASALAH PERSAMPAHAN DI MANDAILING NATAL DAPAT LEBIH TERINTEGRASI SEHINGGA LEBIH MUDAH PENANGANANNYA.

9. MEMINTA BAPEDA, BPKAD DAN INSPEKTORAT UNTUK  MEMBUAT KONSEP PERENCANAAN TERINTEGRASI SEHINGGA TERCIPTANYA KONSISTENSI MULAI DARI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN SERTA PENGAWASAN UNTUK MENJAMIN KONTINIUTAS DALAM PENCAPAIAN RPJMD.

10. MEMINTA KEPADA BUPATI AGAR MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PT. RENDI PERMATA RAYA DENGAN MASYARAKAT DESA SINGKUANG I KEC. MUARA BATANG GADIS DENGAN BERPEDOMAN KEPADA ATURAN YANG ADA DAN MEMPERTIMBANGAN REKOMENDASI DPRD SERTA MELAKUKAN UPAYA SERIUS DALAM PENYELESAIANNYA TANPA MENCIDERAI HAK-HAK MASYARAKAT.

11. MELAKUKAN PERBAIKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN YANG MENGARAH KEPADA SISTEM ONLINE, SEHINGGA DAPAT LEBIH MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN DAN LEBIH MENGHINDARI KEBOCORAN.

12. MEMINTA KEPADA BUPATI UNTUK MEMAKSIMALKAN PENGAWASAN KORWIL DENGAN MENYEDIAKAN DANA RUTIN PADA DINAS PENDIDIKAN.

13. MEMINTA DINAS PENDIDIKAN UNTUK LEBIH MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI MANDAILING NATAL DISEBABKAN BEBERAPA TAHUN BELAKANGAN INI ANIMO PARA ORANG TUA SISWA LEBIH MEMILIH UNTUK MENYEKOLAHKAN ANAKNYA DI MTSN DARIPADA SMP NEGERI. SALAH SATU SOLUSINYA ADALAH DENGAN MENETAPKAN SEKOLAH UNGGULAN DI TINGKATAN SMP.

14. MEMINTA KEPADA TIM LEGISLASI PEMKAB UNTUK SEGERA MEMPROSES PEMBENTUKAN DESA DAN KECAMATAN BARU SEBAGAIMANA TELAH DISEPAKATI DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2022, SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN KEPASTIAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG KELANJUTAN RANCANGAN PERDA PEMBENTUKAN DESA DAN KECAMATAN BARU.

15. MEMINTA KEPADA SATPOL PP DAN DAMKAR UNTUK MEMBUAT KAJIAN PENYEBAB BANYAKNYA KEBAKARAN AKHIR-AKHIR INI DAN MENCARI TINDAKAN ANTISIPASI DAN PREVENTIF TERHADAP HAL TERSEBUT.

16. MEMINTA KEPADA BUPATI MANDAILING NATAL UNTUK MEMPERKUAT INSPEKTORAT DAN APIP DALAM MELAKSANAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DENGAN MENAMBAH PERSONIL PADA JABATAN FUNGSIONAL SERTA MELAKUKAN PELATIHAN SESUAI DENGAN KEBUTUHANNYA.

17. BANYAKNYA KEGIATAN DAN PROGRAM PADA SEJUMLAH OPD YANG MENGALAMI CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) PADA TAHUN 2022. UNTUK MELIHAT AKAR PERMASALAHANNYA DIMINTA KEPADA INSPEKTORAT UNTUK MELAKUKAN REVIEW TERHADAP PENYEBAB CCO PADA TAHUN 2022 SEHINGGA POTENSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH DAN TIDAK BERHASILNYA KINERJA PEMERINTAH BISA DIHINDARI UNTUK PENGANGGARAN SELANJUTNYA.

18. MEMINTA KEPADA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK UNTUK MEREALISASIKAN TEMUAN BPK ATAS HONORIUM KADER KB DAN SEJUMLAH  TEMUAN BPK LAINNYA.

19. DIMINTA KEPADA PEMERINTAH UNTUK DAPAT MEMBERIKAN PROGRES STAMPAS ATAS LAHAN YANG LUASNYA  ± 165 HA DI KECAMATAN BATAHAN TERTANGGAL 24 Oktober 2022.

"Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Semoga rekomendasi panitia khusus ini memberi arti yang sangat penting dalam upaya perbaikan, untuk menentukan kebijakan lebih lanjut terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Mandailing Natal ke depan," tutup Dodi. (rul)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini