Rapat Kerja BNNK Gayo Lues Bersama Stakeholder, Faktor Kemiskinan Pemicu Kawasan Rawan Narkoba

Sebarkan:


GAYO LUES
| Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gayo Lues gelar Rapat Kerja dalam Rangka Sinergi Program GDAD dengan Stakeholder di Kabupaten Gayo Lues, bertempat di Aula Hotel Nusa Indah Blangkejeren, pada hari Rabu pagi (01/02/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Plt. Sekda Gayo Lues Ir. Bambang Waluyo, Kepala Badan Kesbangpol Muhammad Noh, S.Pd.,M.AP, Kadis DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu) Abdul Karim, S.E, Kadis Kesehatan Riadussalihin, SKM, Kadis Pertanian diwakili Kabid Pangan Idar.Sp, para SKPK, perwakilan TP-PKK Kab. Gayo Lues, perwakilan Polsek Blangkejeren, perwakilan Koramil 03/BKJ, para Camat, para Pengulu Kampung yang akan diintervensi dalam tahun anggaran 2023 dengan jumlah seluruh peserta 30 orang.

Dalam sambutannya, Kepala BNNK Gayo Fauzul Iman, ST.,M.Si menyampaikan menurut hasil survey yang dilaksanakan BNN pada tahun 2021, diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,95% atau sekitar 3,6 juta orang dengan kategori setahun pakai, sementara itu pada kategori pernah pakai sebesar 2,57% atau sekitar 4,8 juta orang.

"Akar masalah penyalahgunaan ganja bersumber dari kultivasi ganja yang ada di pulau Sumatera, khususnya Provinsi Aceh terutama di lereng Taman Nasional Gunung Lauser dan hutan lindung yang 70% ada di Kabupaten Gayo Lues," sebut Fauzul Iman.

Lanjutnya, fakta kerawanan kawasan rawan narkoba di Aceh juga ditunjukkan dengan banyaknya entry point narkoba sebanyak 29 titik, kawasan rawan narkoba 84 lokasi, ditemukannya clandestine laboratory jenis shabu, pengungkapan penyelundupan shabu berpuluh-puluh kilogram, banyaknya kasus yang melibatkan wanita sebagai kurir dan banyaknya tangkapan kurir narkoba warga Aceh.

"Dari fakta dan data demografi, Provinsi Aceh juga mengalami masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian dalam percepatan pembangunan, seperti angka kemiskinan 15,32% (termiskin se-sumatera) pengangguran 6,36% (tertinggi ke 2 se-sumatera), dan rendahnya pertumbuhan ekonomi 4,61% (terendah ke 3 se-sumatera)," jelasnya.

Sambungnya, dengan memperhatikan fakta dan data tersebut di atas, penting dilakukan pemberdayaan alternative mengingat dalam kriteria kawasan rawan narkoba. Ada 5 faktor pendukung yang memicu terjadinya kawasan rawan narkoba, yaitu tertingginya kemiskinan. Makin tinggi angka kemiskinan maka akses untuk mendapatkan pendidikan akan semakin sulit, yang berdampak naiknya angka pengangguran dan tingginya angka putus sekolah.

Fauzul Iman juga menyebutkan bahwa Pemerintah sejak tahun 2008 telah memperkenalkan program Alternative Development, sebagai terobosan percepatan pembangunan bagi pembangunan Aceh yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Khususnya untuk Kabupaten Gayo Lues yang menjadi salah satu daerah pilot project dalam program Grand Desain Alternative Development (GDAD) tahun 2016-2025 sebagai program pengurangan dampak buruk narkoba melalui pendekatan kesejahteraan dan berkelanjutan.

"Pada akhirnya, diharapkan dengan adanya program GDAD di Kabupaten Gayo Lues mampu menekan angka *kultivasi ganja* dan meningkatkan kesejahteraan serta kemandiriaan untuk masyarakat di Kabupaten Gayo Lues," harap Kepala BNNK Gayo Lues itu.

Selanjutnya Plt. Sekda Gayo Lues Ir. Bambang Waluyo dalam arahannya sekaligus membuka acara mengatakan, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang mengancam Indonesia, dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam Proxy War untuk melumpuhkan kekuatan bangsa kita.

"Kejahatan narkoba dilakukan secara terorganisir dengan cakupan luas yang bekerja dengan rapi dan sangat rahasia," ujar Bambang Waluyo.

Ia menuturkan, bahwa Inpres nomor 2 tahun 2020 telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan fasilitasi dan melaksanakan rencana aksi daerah (RAD) P4GN periode 2020-2024. Dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sedang membentuk Tim Terpadu P4GN di Kabupaten Gayo Lues, dan akan menyebar di seluruh Kecamatan dan Desa.

"Dengan terbentuknya tim terpadu ini, diharapkan mampu mengoptimalkan peran masing-masing badan & dinas, kecamatan dan perangkat desa dalam mencegah laju angka Prevalensi penyalahgunaan narkotika dan kultivasi ganja di Gayo Lues," ungkapnya.

Bambang Waluyo menerangkan, bahwa program pemberdayaan alternatif merupakan langkah kongkret dalam upaya menekan pravelensi kultivasi ganja. Sebab saat ini Pemerintah Pusat melalui BNN-RI telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan Alternatif di kawasan rawan narkoba dan kawasan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu tambah Plt. Sekda, ia berharap keseriusan para peserta dalam mengikuti rapat kerja ini untuk satukan persepsi dalam menyusun program dan anggaran di masing-masing satuan kerja demi menyukseskan program pemberdayaan alternatif di Gayo Lues.

"Sehingga harapan yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat agar kawasan rawan narkoba di Gayo Lues dapat mengalami keterpulihan menjadi kawasan yang BERSINAR (Bersih Narkoba)," tutup Plt. Sekda Gayo Lues Ir. Bambang Waluyo.(Didi)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini