 |
| Forkopimda Madina kala itu melakukan monitoring saat proses penyelenggaran Pilkades berlangsung. (IST) |
MANDAILING NATAL| Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 62 desa di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah selesai diselenggarakan pada Desember tahun 2022 lalu. Namun, hingga Februari 2023 para calon Kepala Desa (Kades) yang mengikuti pesta demokrasi 5 tahun sekali itu belum juga ada yang ditetapkan sebagai pemenang.
Hal itu diketahui lantaran aduan sengketa Pilkades di sejumlah desa yang dilaporkan ke panitia penyelenggara di tingkat Kabupaten, belum juga diputuskan.
Lantas sudah sejauh mana perkembangan aduan sengketa Pilkades tersebut?
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madina Ahmad Meinul Lubis mengatakan, sejauh ini mengenai aduan sengketa Pilkades itu masih diproses di tim Kabupaten.
"(Aduan) masih diproses di tim kabupaten," kata Meinul saat dikonfirmasi Sabtu (4/2/2023).
Dia memastikan, aduan sengketa Pilkades itu masih ditindaklanjuti tim dari Kabupaten dan nantinya akan dilakukan penetapan oleh Bupati Madina.
"Ditindaklanjuti....Nanti akan ada penetapannya oleh Bupati Madina," ujarnya.
"Iya.. Penetapan 62 kades terpilih hasil Pilkades serentak. Insyaallah akhir bulan ini," jelasnya.
Meinul juga menyampaikan bahwa sesuai dengan yang ditandatangani oleh Bupati Madina terkait jadwal penyelesaian pengaduan keberatan Pilkades yakni sampai pada tanggal 22 Februari.
"Sampai tanggal 22 Februari sesuai time schedule (jadwal waktu) yang ditandatangani Pak Bupati," pungkasnya.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu seperti diberitakan, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madina Hasan Basri Rangkuti menyampaikan, bahwa pihaknya telah menerima aduan dari 6 desa yang menyelenggarakan Pilkades pada tahun 2022 ini.
"Sampai saat ini ada enam desa yang mengajukan pengaduan, yakni Desa Huraba, Tabuyung, Sopo Batu, dan tiga desa dari Kecamatan Bukit Malintang. Kita sedang merekap dan meneliti berkas pengaduan apakah layak ditindaklanjuti atau tidak sesuai dengan ketentuan. Baru sebatas itu," kata Hasan. (SRH/Sahrul)
