Anggota DPR RI Komisi VII saat kunker ke PT SMGP di Madina. (Ist)
MANDAILING NATAL | Anggota DPR RI komisi VII melakukan kunjungan kerja (kunker) ke perusahaan panas bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Desa Sibanggor Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Madina, Jumat (10/5/2022) sore.Kunker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman itu, warga pun mengadukan berbagai persoalan yang terjadi. Warga menyebut bahwa yang dilakukan perusahaan dirasakan sudah seperti di atas genosida.
"Saya ambil salah satu contoh kejadian blow out di well pad T, kami sendiri membawa orang untuk menyabi padi saat itu 8 orang. Artinya kami ngasih upah, tiba-tiba bunyi H2S. Semua karyawan pada lari, satpam lari, jadi dengan spontan karena anak, istri, saudara dan tetangga saya di situ kami spontan mendatangi well pad T.
Saya tanyak siapa yang tanggung jawab hal ini, tidak ada satu pun yang menjawab bertanggung jawab. Artinya kami mau dibiarkan seperti apa, saya rasa ini di atas genosida lagi," kata salah seorang warga Sibanggor Julu mengadu di hadapan ketua tim komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dan anggota tim ; Nasril Bahar, Lamhot Sinaga, Hendrik Sitompul dan Yulian Gunhar.
"Kenapa? Karena sasaranya adalah anak-anak kecil karena ini adalah H2S," lanjutnya menerangkan.
Selain itu, warga juga mempertanyakan bagaimana kondisi mereka yang berada di area 300 meter dan di luar 300 meter dari well pad PT SMGP. Sebab, mereka harus bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhannya.
Hal lainnya, mengenai putra daerah yang bekerja di perusahaan. Warga mengaku bahwa sampai saat ini masih ada putra daerah terbaik yang tidak diterima ketika melamar pekerjaan pada perusahaan panas bumi itu.
"Khususnya kami di Sibanggor Julu putra daerah ring 1. Setahu saya memiliki putra-putra terbaik, artinya bisa mengharumkan nama desa bahkan Madina di luar sana. Akan tetapi sampai detik ini banyak yang tidak dipakai untuk dipekerjakan," jelasnya.
Menanggapi hal itu, ketua tim Maman Abdurrahman dan Lamhot Sinaga mengatakan, apa yang disampaikan oleh warga sudah dibicarakan dengan pihak perusahaan PT SMGP.
"Tadi buk wakil dan pak ketua DPRD sudah menyaksikan, bagaimana perdebatan kita di dalam. Saya tadi sampaikan kami tidak mau masyarakat di sini diabaikan, karena adanya aktivitas di sini yang notabene membantu negara. Tetapi membantu negara tidak boleh mengabaikan masyarakat," kata Lamhot.
Anggota DPR RI dari Dapil II Sumut Partai Golkar itu menyebut bahwa pihaknya komisi VII DPR RI dalam hal ini berpihak ke masyarakat. Dia menerangkan alasan dan dasar mereka turun ke PT SMGP untuk memastikan perusahaan tidak mengabaikan masyarakat.
"Itulah alasan dan dasar kami turun ke sini dan transparan. Kami tidak ada niat, kalau kami mau ketemu dengan Sorik Marapi diam-diam saja boleh-boleh saja. Tapi, pada hari ini bapak-bapak semua menyaksikan kita bertemu dengan transparan disaksikan Forkopimda semua. Nah, sekarang kita doakan ke depan penyelesaian menyeluruh ini," jelasnya.
Dalam kunker anggota komisi VII DPR RI, tampak hadir mendampingi Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, Dandim 0212/TS Letkol Rooy Chandra Sihombing, Wakapolres Madina Kompol Agus Maryana.
Seterusnya hadir, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Direktur Jenderal EBTKE Dadan Kusdiana, Direktur Panas Bumi, Harris, beserta para staff. Sedangkan tim SKK Migas turut hadir Deputi Operasi Julius Wiratno, Desta Jumena, Kepala Divisi Penunjang Operasi beserta staff. (SRH/Sahrul)
