DELISERDANG | Sejumlah masyarakat Kecamatan Lubukpakam Kabupaten Deliserdang sudah dua pekan terakhir tak lagi bisa membeli BBM jenis bensin premium. Pasalnya seluruh SPBU yang ada di Kecamatan Lubukpakam berjumlah 5 SPBU satupun tak ada lagi menjual bahan bakar untuk rakyat ini.
Menghilangnya Bensin Premium subsidi ini terjadi sejak kunjungan Presiden Jokowi kemarin, yaitu dari dua pekan lalu. Warga kelas menengah ke bawah terutama sopir angkutan umum, tukang becak dan lainnya terpaksa merogoh kocek mereka lebih dalam untuk membeli BBM jenis Pertalite yang harganya lebih mahal dari BBM Bensin Premium subsidi.
Anto, salah seorang tukang becak bermotor mengaku mengeluh dengan harga BBM yang terpaksa dia beli.
"Otomatis biaya hidup semakin sulit saat ini. Karena untuk narik becak beli minyak yang ada pertalite. Bensin sudah dua minggu ini tidak ada di SPBU seluruh Kecamatan Lubukpakam ini. Pemerintah bilang ini masa pandemi. Tapi beban ekonomi makin tertekan. Bantuan yang diberikan itu jumlahnya tak seberapa. Sementara beban hidup kita yang ditanggung ini seterusnya," katanya.
Anto menilai, bensin itu dihapus seolah-olah karena kadar gasnya membuat polusi udara atau macam macam alasan lainnya. Menurutnya, itu semua alasan saja biar tidak ada subsidi lagi. Sekarang rakyat terpaksa beli pertalite yang harganya lebih mahal Rp 1000 dari harga bensin premium.
"Tapi salut juga kita sama Pemerintah saat ini. Berhasil pelan pelan menghapus BBM subsidi tanpa ada masyarakat yang protes," sebut Anto.
Hal senada disampaikan oleh Mursidi, seorang pedagang BBM eceran di Desa Sekip Kecamatan Lubukpakam. Ia mengaku sudah dua minggu tak lagi menjual BBM Bensin Premium karena di semua SPBU sudah tidak ada jual.
"Iya. Sejak kunjungan Presiden Jokowi kemarin itu BBM Bensin Premium sudah tidak ada jual SPBU. Yang ada Pertalite. Harganya lebih mahal Rp1000 dari harga Bensin Premium. Terpaksa kita beli dari pada tidak ada. Banyak juga warga yang ngeluh biasa beli bensin lebih murah," ucapnya.
Sementara itu terkait hal ini, Pihak Pertamina Wilayah Sumut saat dikonfirmasi terkait hal ini belum memberikan keterangan persnya.(wan)
