TOBA - Perum Jasa Tirta (PJT) 1 bersama para jurnalis wilayah Kabupaten Toba, Sumatera Utara, lakukan sinergi terkait pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Wilayah Sungai Toba Asahan, bertempat di Wita Cafe, Balige, Kabupaten Toba, Sumut, Kamis (2/9/2021).
Direktur Operasional PJT 1, Gok Ari Joso Simamora, mengatakan bahwa pihaknya butuh kerjasama dengan para Jurnalis sebagai mitra perusahaan untuk bisa mengenalkan PJT 1 pada masyarakat di wilayah Kabupaten Toba.
"Perusahaan Jasa Tirta 1 sudah beroperasi di Toba sejak 2016 lalu. Namun, tidak semua instasi juga masyarakat mengenal PJT 1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengelola sumber daya air," jelasnya.
Di sisi lain, kata Ari, para jurnalis juga membutuhkan informasi untuk pemberitaan terkait Sumber Daya Alam (SDA) di Toba yang dikelola PJT 1.
"Kerjasama ini dengan para jurnalis, baru pertama dilaksanakan (melalui proses diskusi) dan kami (PJT 1, -red) ingin kedepan dapat terus dilakukan melalui program-program yang bisa dikerjasamakan," kata Ari.
Lanjut Ari Joso Simamora menjelaskan, PJT 1 akan mengajak para jurnalis meninjau kegiatan operasional di lokasi wilayah kerja. Ia juga mengajak jurnalis untuk program konservasi dengan penanaman pohon di wilayah Toba serta saling memberikan informasi terkait persoalan SDA.
'Untuk kegiatan konservasi, Ia meminta kepada para jurnalis, ikut membantu dalam menyosialisasikan kepada masyarakat. Lahan di tepian Danau Toba ini, mayoritas milik masyarakat. Jadi, kami siapkan bibitnya dan biaya perawatan. Yang penting tanaman harus dirawat dan hasilnya bukan untuk kami, tapi untuk warga itu sendiri," jelasnya.
Terkait pengelolaan SDA, Ari juga akan mengajak perwakilan jurnalis di Toba untuk studi banding secara bertahap di Wilayah Sungai Brantas di Jawa Timur. Hal itu untuk menambah referensi pengetahuan bagi Jurnalis Toba tentang pengelolaan SDA yang telah dilakukan PJT 1.
Perihal Pasir
Pada sesi tanya jawab, Ari ditanya perihal dugaan penjualan pasir oleh perushaan dari proses pengerukan atau normalisasi sungai. Ia pun menegaskan, bahwa informasi tersebut tidak benar.
"Hal in sudah saya sampaikan ke Polda Sumut perihal kasus tersebut (penjualan pasir di spoilbank dari hasil pengerukan normalisasi). Kalau sampai ada pegawai kami yang terlibat, pasti kami pecat," tegasnya.
Ia menjelaskan, tugas PJT 1 hanya operasional normalisasi sungai saja. Pihaknya bekerjasama dengan perusahaan lain dan warga yang memilki lahan untuk pembuangan pasir hasil normalisasi.
"Kami hanya melakukan normalisasi pengerukan. Soal penjualan kami tidak terlibat dan itu dari pemilik lahan," jelasnya.
Dirops PJT 1 juga menawarkan pada Pemkab Toba jika mau memanfaatkan pasir melalui BUMD.
"Kalau di Jawa, yang dikeruk lumpur. Tidak ada harganya, warga tidak mau. Di Toba ini pasir dan bisa dijual. Untuk itu pengelolaannya bisa saja lewat BUMD Pemkab untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Toba," sebutnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut dihadiri oleh Kepala Departemen Humas dan Informasi Publik PJT 1 Didit Priambodo, Kasubdiv Jasa ASA 5/1 Mahendra Sitinjak dan Koordinator Forum Jurnalis Peduli Sungai, M Afrizal Akbar, serta para Jurnalis wilayah Toba. (OS)
