 |
| Mangapul Purba |
Ida dianggap tidak becus dalam menggulirkan bantuan bedah rumah untuk masyarakat tidak mampu.
"Sesuai temuan Anggota DPRD Sumut di Tapanuli Utara (Taput), warga yang mampu memiliki mobil mendapatkan bantuan bedah rumah. Padahal sesuai dengan peruntukannya warga yang tak mampu yang semestinya mendapat bantuan tersebut. Ini membuktikan bahwa ketidakbecusan Ida Mariana dalam menjalankan programnya sekaligus Gubsu melalui aparatnya telah melukai hati dan perasaan rakyat miskin," kata Mangapul kepada wartawan, Sabtu (11/7/2020).
Mangapul yang juga Anggota Komisi D DPRD Sumut ini mengungkapkan temuan ini baru di satu kabupaten saja, dan kemungkinan juga terjadi di kabupaten lainnya sehingga membuat bantuan bedah rumah itu tidak tepat sasaran.
"Bayangkan saja untuk bantuan bedah rumah Rp 26 juta, dan biaya tukang Rp 4 juta. Kalau dikalikan saja untuk 1000 warga berarti sudah miliaran anggaran yang digulirkan untuk bedah rumah itu," ujarnya.
Mangapul juga mempertanyakan proses verifikasi dan tim survei tim dinas yang dipimpin Ida Mariana ini, karena sebelum bantuan digulirkan untuk warga ada dilakukan tim verifikasi dan survei, tapi faktanya bantuan bedah rumah diberikan kepada orang yang mampu.
"Mirisnya lagi sesuai dengan pengakuan Bupati Taput, Dinas Perkim Sumut ternyata tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pemkab Taput ketika akan memberikan bantuan bedah rumah itu. Padahal yang paling tahu kondisi warga di Taput ya Pemkab Taput," ucap Mangapul lagi.
Mangapul mengungkapkan atas temuan ini Komisi D DPRD Sumut akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban Kadis Perkim Sumut Ida Mariana melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Kita akan minta pertanggungjawaban Ida Mariana terkait persoalan ini," ungkapnya.
Sebelumnya, dilansir dari sumber media lainnya, disebutkan Anggota DPRD Sumut menemukan adanya bantuan bedah rumah di Desa Lumban Sormin, Kecamatan Pangaribuan, Taput, yang tidak tepat sasaran.
Penerima bantuan bedah rumah merupakan orang yang mampu. Warga yang menerima bantuan bedah rumah itu adalah warga bernama Paber Sormin di Desa Lumban Sormin, Kecamatan Pangaribuan.
Kepala Desa Lumban Sormin Pola Simatupang saat dihubungi melalui telepon seluler, menyebutkan awalnya usulan permohonan bedah rumah di desanya ditujukan kepada pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Utara sesuai anjuran Dinas Perumahan Permukiman Tapanuli Utara.
Kata dia, tindak lanjut usulan itu pada tahun 2019 mereka memperoleh bantuan bedah rumah 40 unit dibiayai APBN dan 12 unit dibiayai APBD Sumatera Utara.
"Kami bersyukur bantuan itu turun, tetapi kemudian ada pengalihan dari desa tetangga Hutaraja Pangaribuan sebanyak dua unit sehingga totalnya 14 unit di Lumban Sormin," kata Pola saat dihubungi, Kamis (9/7/2020).
Pola mengatakan, para pemilik rumah sudah bersedia membuat perjanjian di atas materai akan memenuhi semua persyaratan sebagaimana ketentuan.
"Itu rumah warga saya atas nama Paber Sormin, dia pengusaha kilang padi. Ketika dicek rumah itu layak dan fasilitator pendamping juga pengawas mengatakan harus ada swadaya," jawab Pola mengaku sedang di Jambi.
Dia menyebut sejak bergulirnya program bedah rumah, warga berlomba-lomba memoles lebih indah rumah mereka yang turut memperoleh bantuan pemerintah. Bahkan untuk biaya tambahan memperbaiki rumah, ada yang sampai menjual padi hasil panen dari sawah.
"Melihat semangat warga bahkan pendamping saat itu pernah mengatakan Lumban Sormin akan jadi contoh di Tapanuli Utara. Soal mobil di rumah Paber Sormin, bukan mobil dia. Itu hanya diparkir saja di sana, dia hanya pemilik usaha kilang padi berjalan," katanya.
Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ida Mariana saat dihubungi melalui telepon seluler tidak berkomentar banyak saat ditanya soal temuan DPRD Sumut. Dia mengatakan sedang mendampingi dewan dan meminta data agar bisa dipelajari.
"Saya lagi dampingi dewan, Pak. Saya lupa karena tidak pegang data. Bapak bisa beri datanya orang kaya dapat bedah rumah," ucap Ida, Jumat (10/7/2020).
