JAKARTA: Menteri Pertahanan setuju bahwa untuk menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI terutama di wilayah barat, yakni wilayah Kepulauan Nias, memerlukan penguatan keamanan, baik lewat program Bela Negara maupun pengadaan Korem.
Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat menerima tim dari Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias dipimpin langsung oleh Ketua Umum Mayjen (Purn) Drs Christian Zebua, MM di Kementerian Pertahanan RI Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (29/6/2018).
Dalam pertemuan tersebut Christian Zebua menyampaikan pentingnya pemerintah pusat memperhatikan Kepulauan Nias sebagai etalase terdepan wilayah barat NKRI.
Kepada Menhan, Christian menyampaikan bahwa Kepulauan Nias dengan 132 pulau yang berada di wilayah 3T sangat rawan sekali disusupi oleh berbagai bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam yang bisa merongrong ketahanan NKRI.
"Dari 132 pulau, baru 30 pulau yang sudah dihuni. Wilayah ini rawan sekali disusupi oleh ideologi-ideologi yang bisa mengancam keamanan dan ketahanan NKRI," kata mantan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Papua, itu.
Dalam kesempatan itu, ia juga membeberkan bahwa perjuangan Nias menjadi provinsi telah memenuhi syarat hanya saat ini sedang terhambat penundaan oleh kebijakan pemerintah pusat.
"Kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa wilayah Kepulauan Nias sebagai etalase terdepan wilayah barat NKRI, dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk terdaftar sebagai Pulau Terdepan sangat tertinggal daripada daerah lain di Sumatera Utara. Salah satunya karena rentang kendali pemerintahan yang cukup jauh dari Medan, pusat pemerintahan provinsi," ujar Christian.
Tidak mengherankan, kata Christian, jika pendidikan, kesehatan, serta berbagai sektor lain masih berada di bawah rata-rata dan butuh intervensi pemerintah pusat. Salah satunya lewat pembukaan moratorium sehingga kami masyarakat Nias bisa mengelola sumber daya kami sendiri dan potensi yang ada.
"Indeks Pembangunan Manusia di Kepulauan Nias masih yang terendah. Untuk itu, jika kami diberi kesempatan, kami sudah siap dengan cetak biru pembangunan Kepulauan Nias 30 tahun ke depan," kata Christian.
Selain itu, menurut Christian, Program Bela Negara begitu penting dan mendesak untuk diselenggarakan di Pulau Nias.
Menanggapi aspirasi tim BPP-PKN, Ryamizard menyampaikan bahwa pihaknya sangat setuju dan mendukung bahwa Kepulauan Nias harus dilepaskan dari kondisi yang sekarang.
"Logika saja, jika keadaan begini, miskin, tertinggal,terisolir, rentang kendali jauh dari pemerintah provinsi yang sekarang,dan rawan dari aspek pertahanan dan keamanan.. ya beri kesempatanlah. Orang Nias juga berhak untuk maju," ujar Menhan.
Ia juga berjanji pihaknya akan memikirkan untuk segera membuat program bela negara di Kepulauan Nias.
"NKRI itu sudah harga mati. Orang yang cinta NKRI ya harus bela negara. Harus cinta Pancasila. Jika tidak
suka NKRI, tidak suka Pancasila, ya keluar saja dari NKRI. Saya pengen datang ke Nias untuk urusan Bela Negara ini," ujarnya.
Ditambahkan Direktur Jenderal Kebijakan Strategi Kementerian Pertahanan (Dirjakstra Kemhan) Mayjen TNI M. Nakir, S.IP, MH, bahwa salah satu alasan pemberian status otonomi baru bagi daerah adalah alasan ketahanan nasional.
"Salah satu contoh adalah Provinsi Kalimantan Utara. Karena posisinya berada di daerah terluar dan terdepan, alasan dari Kementerian Pertahanan soal keamanan akhirnya disetujui. Jadi, untuk Nias ini, meskipun nanti bila ada asprek administrasi yang mungkin kurang terpenuhi, tetapi aspek keamanan dan ketahanan nasional menjadi pertimbangan utama. Mudah-mudahan Provinsi Kepulauan Nias bisa disetujui," ujar M Nakir.
Menhan mengusulkan bahwa salah satu cara untuk memperkuat keamanan di Kepulauan Nias sebagai etalase NKRI di wilayah barat adalah penambahan personel. "Di Kepulauan Nias perlu dibentuk Komando Resor Militer (Korem). Ini akan membawahi kodim-kodim yang ada di sana," kata Menhan.
Untuk diketahui, di Kepulauan Nias saat ini baru tersedia dua kodim, Kodim 0213 Nias di Gunungsitoli dan di Telukdalam, Nias Selatan, di bawah Korem 023/Kawal Samudra, Sibolga.
Dalam kesempatan itu juga hadir mendampingi Menhan Kapuskom Publik Kemenhan Brigjen Totok Sugiarto; Dirjakstra Ditjen Strahan Kol. Erwin Bambang Tetuko. Sementara dari BPP-PKN turut hadir Saroziduhu Zebua; Laksamana Pertama TNI Enuar Mendrofa (Sekretaris Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan di Kementerian Pertahanan RI), Esther Gloria Telaumbanua, Fa'ahakhödö Maruhawa, Apolonius Lase, Wa'öli Lase, Letkol TNI AD Adlansyah Hia.(rel)
