Komisi 11 DPR-RI melakukan kunjungan ke pembangunan Tol Trans Sumatera di jalan Megawati, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai perbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang yang menghubungkan dua kota di Sumatera Utara, Kota Binjai dan Kota Medan. Senin (23/11/15).
Dalam kunjungan ini, Komisi 11 DPR-RI, Gus Irawan Pasaribu mengatakan, rencana pembangunan tol trans Sumatera ini telah belasan tahun di rencanakan pembangunannya, namun sejak tahun 2014 baru dapat terealisasi.
"Ini sudah belasan tahun direncanakan, namun baru ini bisa dikerjakan berkat adanya investor yang berkenan menanamkan modalnya untuk biaya pembangunan tol tersebut," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, kedatangan anggota DPR-RI ke lokasi pembangunan trans Sumatera untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunan yang telah dilakukan oleh para pekerja dan akan diperkirakan selesai pada 2019 nanti.
"Kita mau melihat dan mendengarkan apa keluhan dalam pembangunan ini, makanya kita turun ke mari dan melihat langsung sejauh mana telah dilakukannya pengerjaan tol tersebut," ujarnya.
Dikatakannya, dalam mengembangkan perekonomian di suatu daerah, alat transportasi dan jalan penghubung yang layak merupakan salah satu keharusan untuk menuju perekonomian yang baik.
Hadir dalam kinjungan kerja ini, Komisi 11 DPR-RI
Gus Irawan Pasaribu dari Grindra, Doni Fraksi Nasdem, Hengki Kurniadi, PDI-P dan Indah Kurnia Pasaribu PDI-P.
Jalan tol trans Sumatera ruas Medan-Binjai ini dibangun dengan panjang 17 km dengan nilai investasi sebesar Rp 1.605 miliar dengan porsi SMI Rp 481 miliar.
Sedangkan untuk aspek teknis kecepatan rencana 100 km/ jam dengan lebar lajur 3.60 meter, lebar bahu luar 3.00 meter, lebar bahu dalam 1.50 meter dengan gerbang tol di Tanjung Mulia Barrier Gate 9 lajur, IC Helvetia 6 lajur, IC Semayang 6 lajur dan Kota Binjai 6 lajur
Pembangunan ini juga disepakati pembentukan PT Jasa Marga Lampung, PT Jasa Marga Sumsel, PT Jasa Marga Jambi, PT Jasa Marga Riau, PT Jasa Marga Sumbar, PT Jasa Marga Sumut, dan PT Jasa Marga Bengkulu. PT Jasa Marga memegang saham mayoritas di setiap perusahaan itu. Sedangkan Pemda memegang sejumlah saham yang besar kecilnya ditentukan oleh kemampuan daerah.(hendra)
