 |
Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih bersama Wakil Wali Kota Chairil Mukmin Tambunan, mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Tebingtinggi, dengan agenda Mendengarkan Pidato Presiden RI Dalam Rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI Pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026). (Mol/Sdy) |
Dalam pidatonya yang disaksikan secara daring, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan swasembada yang ditargetkan 4 tahun, namun dapat tercapai dalam 1 tahun.
Prabowo menyampaikan, swasembada dilakukan di tengah dunia sekarang yang sangat kuatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu.
"Kita alhamdulillah, soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia kita dalam keadaan aman dan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk El Nino, yang tahun ini El Nino paling dahsyat," ujarnya.
Terhadap kinerja lembaga-lembaga negara, Prabowo mengatakan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU sampai Juli 2026.
Salah satunya, kata Prabowo, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
"Bahwa setiap pekerjaan memiliki nlai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan," katanya.
DPD (Dewan Perwakilan Daerah), lanjut Prabowo, telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi, menjadi masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027 dan RUU daerah kepulauan memasuki pembahasan tripartit.
Prabowo menyinggung keberhasilan Mahkamah Agung, perkara yang ditangani 38.148, perkara diputus 37.973, dengan produktivitas 99,54 persen.
Kemudian, Mahkamah Konstitusi, 701 perkara dan permohonan ditangani, 334 perselisihan hasil Pilkada dan 598 perkara dan permohonan diputus, dengan persentase 84,51 persen sampai 23 Juli 2026.
Sedangkan BPK, penyelamatan keuangan negara tahun 2025 sebesar Rp 112 triliun.
"BPK menjaga agar setiap keuangan negara digunakan dengan tepat dan benar," ujarnya.
Selanjutnya, Komisi Yudisial (KY), Prabowo mengungkapkan, KY menerima 1.402 laporan masyarakat di bulan Januari-Juni 2026 dan permohonan pemantauan persidangan 622.
"Komisi Yudisial telah mengusulkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik. Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim," ucapnya.
Usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden, Rapat Paripurna yang dibuka sebelumnya dan dipimpin Ketua DPRD Sakti Khadaffi Nasution dan Wakil Ketua I Muhammad Ikhwan, ditutup untuk dilanjutkan pukul 14 30 WIB.
Dengan agenda, mendengarkan pidato Presiden RI Pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 Beserta Nota Keuangan.
Paripurna ini turut dihadiri Kapolres Tebingtinggi AKBP Rina Frillya, Wadanyon AKP Yudhiana Saputra dan Pabung Kodim 0204/DS untuk Tebingtinggi Mayor Inf PM Simanjuntak, Dansub Denpom Kapten CPM Dalimin.
Selanjutnya, Sekda Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik, Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, Camat, Lurah, Kabag, insan pers dan tamu undangan lainnya. (Sdy/Sdy)
