 |
| Gebyar Taput gastrack motocross dan Semarak Merdeka Memperebutkan Trophy Bupati Tapanuli Utara. (Foto: mol/ist) |
Larangan tersebut dituangkan dalam surat IMI Sumut Nomor 239/IMI-SU/OLRG/A/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026 yang ditandatangani Ketua IMI Sumut H. Harun Mustafa Nasution.
IMI Sumut menyatakan kegiatan perlombaan, kejuaraan maupun kegiatan yang menggunakan nomenklatur Latihan Bersama (Latber) dengan tajuk tersebut tidak mendapatkan rekomendasi resmi dari organisasi.
Dalam surat itu, panitia diminta segera menghentikan seluruh persiapan dan tidak melibatkan pembalap, official maupun pemegang lisensi IMI dalam kegiatan yang dinilai belum memenuhi prosedur organisasi.
Harun Mustafa menegaskan, agenda resmi yang telah mendapatkan pengesahan adalah Gebyar Tapanuli Utara XXIV Grasstrack dan Motocross 2026, yang diselenggarakan oleh Klub KitaKita Motorsport di SL2000 Desa Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong.
“Pemegang izin resmi Klub KitaKita Motorsport yang telah terdaftar secara sah memegang agenda resmi Gebyar Tapanuli Utara XXIV Grasstrack dan Motocross 2026,” tegas Harun dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/8/2026).
Terancam Sanksi Organisasi
IMI Sumut juga memperingatkan para pembalap maupun pemegang lisensi agar tidak mengikuti kegiatan yang tidak memiliki rekomendasi tersebut.
Atlet, official, anggota pembalap maupun pemegang lisensi yang tetap berpartisipasi terancam dikenai sanksi organisasi, mulai dari pembekuan hingga pencabutan Kartu Izin Start (KIS).
“Panitia penyelenggara diminta menghentikan segala bentuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan Grasstrack yang belum memenuhi ketentuan. Apabila peringatan ini tidak diindahkan, IMI Sumut akan mengambil langkah organisasi dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang,” tegas Harun.
IMI Sumut juga menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dan menimbulkan persoalan, seperti kecelakaan, kerugian materiil, gangguan lalu lintas maupun gangguan keamanan.
Surat peringatan tersebut turut ditembuskan kepada IMI Pusat, Polda Sumatera Utara, Polres Tapanuli Utara, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara hingga Dinas Pemuda dan Olahraga Tapanuli Utara.
Polres Taput: Bukan Pertandingan, Hanya Latihan Bersama
Di tengah peringatan IMI Sumut tersebut, muncul penjelasan berbeda dari pihak kepolisian.
Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ferry Mulyana Sunarya melalui Kasi Humas Polres Taput Walpon Baringbing mengatakan, berdasarkan koordinasi Polres Taput dengan pengurus motocross Tapanuli Utara, kegiatan di Desa Silait-lait bukan merupakan pertandingan atau kejuaraan.
Menurut Walpon, kegiatan tersebut merupakan latihan bersama bagi peserta yang akan mengikuti pertandingan di Desa Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong.
“Kalau pertandingan yang di Desa Bahal Batu, izin keramaian sudah dikeluarkan Polres,” jelas Walpon kepada Metro-Online, Jumat (14/8/2026).
Ia menambahkan, kegiatan latihan bersama di Desa Silait-lait tidak memiliki izin keramaian karena kegiatan tersebut bukan pertandingan.
Disparbudpora Taput: Saya Berikan Izin
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Tapanuli Utara ketika dikonfirmasi mengenai kegiatan tersebut memberikan keterangan berbeda.
“Saya telah memberikan izin kegiatan itu,” ujarnya singkat melalui telepon WhatsApp, Jumat (14/8/2026).
Perbedaan keterangan antara IMI Sumut, kepolisian dan pemerintah daerah tersebut kini menjadi sorotan. Di satu sisi, IMI Sumut menyebut kegiatan di Silait-lait sebagai event non-rekomendasi dan meminta seluruh persiapan dihentikan. Di sisi lain, kepolisian menyebut kegiatan tersebut hanya latihan bersama, sementara Disparbudpora Taput menyatakan telah memberikan izin.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai status dan bentuk perizinan kegiatan di Silait-lait, terutama apakah kegiatan tersebut murni latihan bersama atau memiliki format yang dapat dikategorikan sebagai perlombaan atau kejuaraan.
Kejelasan status kegiatan menjadi penting mengingat IMI Sumut menegaskan bahwa setiap event olahraga bermotor yang melibatkan pembalap berlisensi harus mengikuti ketentuan dan mekanisme organisasi yang berlaku.
Kini publik menunggu langkah konkret dari pihak-pihak terkait untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun persoalan perizinan dalam penyelenggaraan olahraga otomotif di Tapanuli Utara. (as/as)
