 |
| Wabup Taput Deni Parlindungan Lumbantoruan memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi bersama Dinas PUPRPHUB, Senin (3/8/2026).(mol/kmnfo) |
Langkah tersebut diarahkan Wakil Bupati (Wabup) Taput Deni Parlindungan Lumbantoruan saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan (PUPRPHUB), Senin (3/8/2026).
Dalam arahannya Deni menegaskan, setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah kebutuhan warga.
"Setiap laporan masyarakat harus direspons cepat. Ini bagian dari komitmen kita membangun pemerintahan yang hadir dan mendengar," tegas Deni.
Menurutnya, keberadaan call center akan mempermudah masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini kerap menjadi keluhan, mulai dari jalan rusak, lampu penerangan yang padam, saluran irigasi yang tersumbat, hingga gangguan lalu lintas. Dengan sistem pengaduan yang terpusat, setiap laporan diharapkan dapat diterima, diverifikasi, dan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Selain mendorong layanan pengaduan yang lebih responsif, rapat tersebut juga membahas penguatan sistem pemantauan pembangunan melalui aplikasi Taramoti. Aplikasi ini digunakan untuk memonitor pelaksanaan program pembangunan secara lebih terukur dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi di lapangan.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat pengambilan keputusan, sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemkab Taput menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya proyek fisik, tetapi juga dari kecepatan pemerintah dalam merespons persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Karena itu, sistem layanan pengaduan dan pemantauan berbasis digital menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (as/as)
