 |
| Bupati Serdangbedagai H Darma Wijaya pada kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Jumat (30/5/2026).(mol/Kominfo) |
Capaian tersebut menjadi opini WTP kedelapan yang berhasil diraih Pemkab Sergai secara berturut-turut, menandakan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Serdangbedagai H Darma Wijaya pada kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri para kepala daerah, pimpinan DPRD, sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara, serta jajaran pejabat pemerintah daerah.
Bupati Darma Wijaya menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih Pemkab Sergai. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.
“Alhamdulillah, opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Serdangbedagai. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Serdangbedagai dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, raihan opini WTP harus menjadi pemacu bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Ke depan, kami ingin capaian ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dengan keberhasilan meraih opini WTP delapan kali berturut-turut, Pemkab Sergai dinilai mampu menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP. Menurutnya, opini tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk terus menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai langkah memperkuat efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.(HR/HR)
