 |
| Puluhan Mahasiswa Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI) dan Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMMI) bersama masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, turun ke jalan di Depan Kantor DPRD dan Bupati menggelar aksi unjuk rasa, penanganan bencana alam yang dinilai lambat.(foto: yasmend/mol) |
TAPTENG | Gelombang kekecewaan publik terhadap penanganan pascabencana di Tapanuli Tengah memuncak. Puluhan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, menggelar aksi di depan Kantor DPRD dan di lanjut ke Kantor Bupati, Senin (20/4/2026).
Aksi yang
melibatkan Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI) dan Pergerakan Mahasiswa
Muslim Indonesia (PMMI) itu dipimpin oleh Waiys Al-Kharoni Pulungan. Mereka
menyuarakan kekecewaan atas lambannya respons pemerintah daerah terhadap
berbagai persoalan yang masih dihadapi warga terdampak bencana.
Di tengah
terik matahari, massa secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menyoroti
belum optimalnya distribusi bantuan, kerusakan infrastruktur yang belum
tertangani, hingga ketidakjelasan relokasi dan hunian bagi masyarakat korban
bencana.
Pengamanan
dilakukan oleh aparat gabungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Satuan Polisi Pamong Praja. Ketegangan sempat terjadi saat dialog antara massa
dan perwakilan pemerintah berlangsung alot.
Perwakilan
Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa Bupati Tapanuli Tengah belum dapat
memberikan tanggapan langsung karena tengah berada di luar daerah untuk
menghadiri agenda resmi yang telah dijadwalkan.
Sementara itu,
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Tengah,
Ardi, mencoba memberikan penjelasan, namun belum mampu meredakan kekecewaan
massa.
Sejumlah
anggota DPRD, di antaranya Herman Hulu dan Ardino Talihoran, turut hadir atas
sesuai permintaan masyarakat saat di orasi awal di DPRD yang mana berjanji akan
mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tingkat provinsi dan pusat.
Kekecewaan
warga juga dipicu oleh belum terealisasinya bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang
sebelumnya dijanjikan saat kunjungan Gubernur Bobby Nasution. Janji tersebut,
bagi masyarakat, kini dipandang belum menunjukkan kepastian.
“Kalau janji
terus disampaikan tanpa realisasi, kepercayaan kami tentu semakin terkikis,”
ujar salah seorang peserta aksi.
Adapun 14
Tuntutan Dibacakan, Tekanan Moral Menguat, resmi dibacakan oleh Adek Andriani
di hadapan massa dan perwakilan pemerintah.
Dalam
pembacaan tersebut, Adek Andriani menegaskan bahwa seluruh tuntutan merupakan
kebutuhan mendesak masyarakat yang harus segera dijawab dengan langkah konkret,
bukan sekadar wacana.
Poin tuntutan
tersebut mencakup penyediaan air bersih, percepatan perbaikan infrastruktur,
penyaluran bantuan Jadup secara transparan, pembangunan hunian sementara dan
tetap, hingga pemulihan ekonomi masyarakat. Selain itu, massa juga mendesak
transparansi pengelolaan bantuan, evaluasi data korban, peningkatan layanan
kesehatan, serta normalisasi sungai untuk mencegah bencana berulang.
“Kami tidak
lagi membutuhkan janji. Kami menuntut tindakan nyata yang terukur dan
transparan,” tegas Adek Andriani dalam pernyataannya.
Ia juga
mengingatkan bahwa aksi ini merupakan bentuk keseriusan mahasiswa dan
masyarakat dalam mengawal hak-hak mereka.
“Aksi hari ini
bukan akhir. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan kembali dengan kekuatan
yang lebih besar,” ujarnya, disambut sorakan massa.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menginginkan kehadiran pemerintah yang nyata dan responsif. Di tengah situasi pascabencana, kepercayaan publik kini bergantung pada sejauh mana janji dapat diwujudkan menjadi tindakan.
Celoteh Warga.
Kesabaran warga Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kian menipis. Lima bulan pascabencana yang melanda wilayah tersebut, bantuan yang dijanjikan pemerintah daerah tak kunjung terealisasi, sehingga memicu aksi protes terbuka dari masyarakat terdampak.
 |
| Tulus Sihombing |
Dipimpin oleh Tulus Sihombing, warga Dusun I, Desa Panggara Honas, Kecamatan Badiri Tapanuli Tengah, mendatangi Kantor DPRD dan Kantor Bupati Tapanuli Tengah untuk menuntut kejelasan atas bantuan yang sebelumnya dijanjikan segera disalurkan. Aksi ini menjadi bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap ketidakpastian yang berlarut-larut.
Dalam keterangannya kepada kru Metro-Online.co, Senin (20/4/2026), Tulus menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan upaya warga untuk memperoleh kepastian atas hak mereka sebagai korban bencana.
“Kami datang bukan tanpa alasan. Bantuan yang dijanjikan akan cair pada Kamis lalu (16/4/2026) hingga kini belum kami terima, sementara kebutuhan hidup semakin mendesak,” ujarnya.
Meski dihadapkan pada kondisi fisik yang lelah, rasa lapar, serta terik matahari, warga tetap bertahan demi menyuarakan aspirasi mereka.
“Kami bertahan dalam kondisi apa pun. Ini soal hak kami sebagai korban. Kami tidak ingin terus dibiarkan tanpa kepastian,” tambahnya.
Selain itu, sorotan juga diarahkan pada proses pendataan korban yang dinilai tidak transparan dan bermasalah. Meski telah dilakukan berulang kali, hasil pendataan tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan realisasi bantuan di lapangan.
“Pendataan sudah berkali-kali, tetapi hasilnya tidak jelas. Bantuan belum juga cair, sementara kami yang merasakan langsung dampaknya,” ungkap Tulus.
Ia juga menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian data, di mana sejumlah warga termasuk orangtua kandungnya yang secara faktual terdampak justru tidak tercantum sebagai penerima bantuan.
“Ada korban yang kehilangan harta benda dan mata pencaharian, tetapi namanya tidak masuk dalam data. Ini menjadi persoalan serius yang harus segera diperbaiki,” tegasnya.
 |
| Haposan Hutabarat |
Tak hanya itu, salah seorang warga lainnya, Haposan Hutabarat, yang berdomisili di Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, turut menyampaikan keluhan serupa saat diwawancarai kru Metro-Online.co di lokasi aksi di depan Kantor Bupati.
Ia menilai proses penyaluran bantuan berjalan tidak kooperatif, lamban, dan sarat janji tanpa realisasi. Haposan mengaku hingga kini belum menerima bantuan apa pun, meskipun dirinya merupakan korban yang kehilangan rumah dan harta benda akibat bencana tersebut.
“Sudah lima bulan setelah bencana, saya sebagai korban yang kehilangan rumah dan harta benda belum pernah menerima bantuan,” ucapnya.
Lebih lanjut, masyarakat secara umum memohon perhatian serius dari Bupati Tapanuli Tengah beserta jajaran dan pihak terkait agar tidak hanya melakukan kunjungan seremonial tanpa tindak lanjut nyata.
“Kami masyarakat memohon kepada Bupati dan jajaran serta pihak terkait, tolong perhatikan kami. Jangan hanya datang untuk berswafoto di lokasi dan memberikan janji, namun penyaluran bantuan tidak pernah terealisasi. Inilah yang kami rasakan selama ini,” ungkap perwakilan warga.
Dengan tegas, warga meminta adanya kerja sama dan langkah konkret dari pemerintah daerah agar penyaluran bantuan dapat segera direalisasikan secara transparan dan tepat sasaran. Mereka berharap, di bawah kepemimpinan saat ini, pemerintah mampu menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat terdampak, sehingga tidak menimbulkan penilaian negatif di tengah publik.
Pada penyampaian unjuk rasa tersebut, perwakilan
pemerintah daerah. Perwakilan Bupati Tapanuli Tengah, Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Tengah, Ardi, menyampaikan bahwa
Bupati tidak dapat hadir secara langsung karena sedang menjalankan tugas di
luar daerah yang tidak dapat ditinggalkan.
“Kami
menyampaikan permohonan maaf dari Bupati karena tidak dapat hadir langsung pada
hari ini. Beliau sedang melaksanakan tugas di luar daerah yang tidak
dapat ditinggalkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ardi yang didampingi oleh Asisten I
dan unsur pimpinan lainnya juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat
akan ditampung dan ditindaklanjuti.
“Segala
aspirasi masyarakat yang disampaikan hari ini akan kami tampung dan akan segera
kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Namun demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat. Sejumlah warga mengaku masih merasa belum puas karena belum mendapatkan kepastian konkret terkait waktu dan realisasi penyaluran bantuan yang dijanjikan.(YS/js)
