LANGKAT | Lagi terkait bantuan sosial yang dinilai tidak transparan dan tidak merata, ribuan warga korban banjir kembali mendatangi Kantor Bupati Langkat, Selasa (21/4/2026).
Kali ini aksi demo turun ke jalan dengan menumpang bus angkutan umum dan sejumlah sepedamotor bergerak dari depan Kantor Camat Tanjungpura menuju Kantor Bupati Langkat.
Sebelumnya, ribuan warga terdampak banjir dari Kecamatan Besitang telah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Langkat dengan tujuan meminta hak mereka sebagai warga negara yang menderita kerugian material dan immaterial akibat disapu air banjir bandang yang terjadi akhir November 2025 lalu.
Di hadapan Bupati Langkat, H Syah Afandin, SH, sejumlah perwakilan warga terdampak banjir meminta orang nomor satu di Langkat itu secara transparan dan berlaku adil memberi bantuan.
"Tuntutan tidak banyak, berikan apa yang menjadi hak kami selaku warga negara yang menderita kerugian yang cukup besar. Bangunan rumah rusak, harta benda berharga hancur diterjang air banjir, ungkap perwakilan warga terdampak banjir," Ahmadi.
Pendataan warga yang terdampak, lanjutnya, dinilai carut-marut serta lambannya penyaluran bantuan membuat warga terpaksa melakukan unjukrasa meminta Bupati Langkat memperhatikan nasib mereka.
Dikatakan, ada warga terdampak banjir yang sudah menerima bantuan seperti Jadup, isi hunian dan lainnya, tapi herannya banyak warga terdampak banjir yang belum menerima bantuan. Artinya, jauh lebih banyak lagi warga belum menerima bantuan, sambungnya.
Bantuan yang diberikan pemerintah, kata dia, terkesan tebang pilih, itu yang menimbulkan kecemburuan sosial. "Sama-sama korban banjir, tapi bantuan tidak merata, ada yang dapat bantuan, tapi lebih banyak lagi yang belum dapat bantuan," ucapnya dengan nada kesal.
Tuntutan yang sama juga disampaikan ribuan warga terdampak banjir dari Kecamatan Besitang, Langkat. Mereka meminta Bupati Langkat menyikapi aspirasi mereka, terkait bantuan sosial.
Selain berorasi di depan Kantor Bupati Langkat, mereka juga telah membuat laporan resmi ke DPRD, dan telah digelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD Langkat, namun lagi-lagi mereka belum mendapat kepastian kapan bantuan tersebut akan diterima.
Ribuan warga terdampak banjir dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Besitang dan Kecamatan Tanjungpura, dan juga dari kecamatan lainnya berharap agar pemerintah memberikan bantuan yang merata terhadap korban banjir, dan jangan terkesan tebang pilih.
Sementara itu, Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP, didampingi Kepala Dinas Sosial, Taupik Rieza, S.STP, M.AP, menyampaikan kegiatan dan tindakan yang telah mereka lakukan.
"Kita sudah berkoordinasi dengan pihak PT Pos untuk meminta data penerima bantuan karena penyaluran bantuan dilakukan oleh PT Pos dari Kemensos, namun data itu bersifat pribadi, saat ini pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 16,4 miliyar untuk bantuan korban banjir," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Langkat H. Syah Afandin mengapresiasi aksi yang dilakukan masyarakat. Ia menilai aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan mendapatkan hak yang seharusnya diterima para korban banjir.
“Pemerintah Kabupaten Langkat akan bersama-sama memperjuangkan hak para korban banjir. Kita akan melakukan pendataan ulang bagi korban yang belum menerima bantuan. Sementara yang sudah menerima bantuan tidak akan didata kembali,” tegas Syah Afandin.
Lebih lanjut, dia, hari ini yang sudah berproses kondisi rumah rusak ringan dan berat sebanyak 1.300 yang sudah diverifikasi oleh Kades, Camat, Kapolsek dan Danramil, ada surat perintah BNPB, dari keadaan ini rencananya untuk membawa koordinator aksi ke pemerintah pusat guna menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada Menteri Sosial.
“Kita akan upayakan agar perwakilan korban dapat bertemu langsung dengan Menteri Sosial. Doa kita bersama, semoga perjuangan ini membuahkan hasil sesuai harapan,” terang Syah Afandin.(lesman simamora/mp)
