-->

Korban Banjir Besitang Minta BPBD dan Kementerian Sosial Transparan Terkait Bantuan Pemerintah

Sebarkan:

 


Kantor Camat Besitang acap didatangi warga mempertanyakan hak mereka sebagai korban banjir bandang yang terjadi akhir November tahun 2025 lalu. (Foto mol/Lesman Simamora)


LANGKAT | Korban banjir bandang di sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Besitang mendesak BPBD dan Dinas Kementerian Sosial Langkat transparan, terkait pendataan dan penetapan siapa yang berhak menerima bantuan dari pemerintah.

Pasalnya, sejauh ini hanya sebahagian kecil warga terdampak banjir yang telah menerima dana bantuan untuk isi hunian sebesar Rp 3 juta per KK. Dana Stimulan sebesar Rp 5 juta per KK, total Rp 8 juta.

Selain itu, dana Jaminan Hidup (Jadup) per jiwa Rp 15 ribu per hari dicairkan untuk per tiga bulan. Dengan adanya pencairan Bansos yang tidak merata tersebut, warga menilai pemerintah "tidak adil" kepada semua warga korban banjir.

"Perlu disampaikan, bencana banjir melanda Kecamatan Besitang, 26 Nopember 2025 lalu, mengakibatkan rumah dan harta benda juga hancur berantakan, tapi
kenapa hanya sebahagian kecil warga yang saat ini mendapat
dana bantuan dari pemerintah," kata warga kepada Metro Online, yang meminta namanya tidak ditulis.

Yang membuat warga kesal dan kecewa, data yang dikirim dari Desa Secoci, Desa Bukit Mas, Kelurahan Bukit Kubu, dan Kelurahan Kampung Lama, itu telah mencapai 3000 KK lebih, sementara yang dilaporkan Camat Besitang ke Pemkab Langkat, hanya 2530 KK. Itu baru empat desa dan kelurahan.

Bagaimana pula korban banjir dari Desa Halaban, Desa Bukit Selamat, PIR ADB , itu masuk Kecamatan Besitang, itu makanya sebagian besar warga korban banjir mengatakan, "pemerintah tidak adil dalam memberi bantuan kepada warga korban banjir, " sebut Ridwan (55), warga Kelurahan Kampung Lama.

Sejauh ini masyarakat tidak tahu persis seperti apa kriteria rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, dan lainnya, juga kerusakan perabotan rumahtangga.

Ia mencontohkan, ada bangunan rumah warga yang rusak berat, tapi nilainya Rp 30 juta, ada rumah yang rusak ringan, tapi harta bendanya di dalam rumah hancur yang nilainya mencapai 50 juta.

Kerusakan perabotan rumah seperti sopa, lemari, tv. kulkas, kipas angin, tempat tidur, mesin cuci, nyaris semuanya tidak dapat lagi dipakai, bahkan sepedamotor, dan mobil rusak berat, ungkapnya.

Masyarakat yang terdampak banjir, yang rumahnya telah didata, mereka berharap mendapat bantuan dari pemerintah, "kami-kami ini kan sesama korban banjir, tapi yang menerima bantuan dari pemerintah, itu hanya sebagian kecil, jauh lebih banyak warga yang tidak mendapat bantuan," ucapnya. 

Dikonfirmasi Lurah Bukit Kubu, Rahmadsyah mengatakan, pihaknya telah menyampaikan data rumah yang terdampak banjir ke Dinas Sosial berjumlah 700 KK, tapi yang telah menerima bantuan hanya 169 KK, ujarnya.

Sedangkan Kelurahan Kampung Lama telah mengirimkan data rumah yang terdampak sejumlah 769 KK termasuk didalamnya rusak berat, sedang. dan ringan dan lainnya, namun warga yang telah mendapat dana bantuan melalui Kantor Pos sebanyak 145 KK.

Data yang diperoleh untuk Desa Sekoci data yang terdampak banjir telah dikirim ke kecamatan Besitang sejumlah 830 KK, sementara warga yang telah menerima dana bantuan sebanyak 146 KK. Dan tim dari BPBD
Kabupaten Langkat telah turun melakukan ferivikasi ke lapangan,
kata Kades Sekoci, Hidayah Gunawan.

Sementara Sekdes Desa Bukit Mas, Musa Tarigan mengatakan, 814 KK rumah warga yang terdampak banjir di desanya, 48 diantaranya mengalami rusak berat, sedangkan yang telah menerima bantuan melalui Kantor Pos hanya 135 KK, ujarnya baru baru ini kepada wartawan.

Terpisah, Camat Besitang, Restra Yudha dikonfirmasi di ruangan kerjanya, Rabu(8/4/2026) mengatakan, data korban banjir di wilayah kerjanya sejumlah 2530 KK, data ini telah dikirim ke Kabupaten Langkat, ujarnya.

Tim dari BPBD Langkat, lanjutnya, telah turun ke lapangan untuk melakukan ferivikasi dan untuk menilai kerusakan rumah itu hak mereka, kata Rastra. Disingung tentang dana bantuan Sosial yang pencairannya tidak merata "kalau itu saya tidak tau karena bantuan itu langsung dari Kementerian, tutupnya. (lesman simamora/mp)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini