 |
| Pemkab Humbahas verifikasi data peserta PBI JK nonaktif, (Foto: diskominfo/mol) |
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan
Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan menyusul adanya penonaktifan sekitar 7.000 peserta PBI JK yang bersumber dari APBN di Kabupaten Humbahas, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 1 Februari 2026.
Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan P2KB Humbahas Alexander Gultom, Selasa (10/3/2026) mengatakan, kegiatan verifikasi dan validasi ini sesuai penegasan Bupati Oloan Paniaran Nababan agar dipastikan data kepesertaan jaminan kesehatan benar-benar akurat.
Ia menjelaskan, kegiatan verivali ini mulai dilaksanakan sejak Februari 2026 dan hingga saat ini masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan.
Menurut Alexander, apabila terdapat peserta yang dinonaktifkan namun sedang dalam kondisi sakit atau menjalani perawatan medis, maka peserta tersebut masih dapat diajukan untuk diaktifkan kembali (reaktivasi) melalui Dinas Sosial Kabupaten Humbahas..
“Peserta yang dinonaktifkan tetapi sedang sakit atau dalam perawatan medis dapat diajukan kembali untuk diaktifkan, dengan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan,” kata Alexander Gultom.
Adapun persyaratan yang harus dilengkapi antara lain Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, Surat Keterangan Sakit dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), serta Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan valid.
Petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Humbahas juga telah turun langsung melakukan verifikasi dan validasi data di sejumlah desa, hingga saat ini 26 desa yang telah di verivali.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan data kepesertaan PBI JK di Humbahas semakin akurat, sehingga program jaminan kesehatan pemerintah dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. (as/as)
