LANGKAT | Tiga hari setelah banjir mulai berangsur surut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Langkat mengambil inisiatif mencetak dan bagikan dokumen warga yang hancur.
Dokumen yang dicetak Dinas Capil tersebut merupakan Kartu Keluarga (KK) untuk enambelas Kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Langkat, hal itu dikatakan Libertus Sijabat salah satu tokoh masyarakat kepada Metro Online, Selasa (16/12/2025) di Stabat.
Pencetakan dokumen berupa KK tersebut dilakukan atas inisiatif Kepala Dinas, dan ke enambelas Kecamatan yang terdampak bencana banjir tersebut seluruhnya suda kelar, dan diantar ke masing masing kepala desa.
Selain dokumen KK, Dinas Capil Langkat juga telah mencetak KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini dilakukan Disdukcakpil Kabupaten Langkat untuk membantu meringankan beban warga ketika membutuhkan keperluan syarat-syarat dokumen seperti kelengkapan untuk berobat ke rumah sakit dan lain-lain.
Kepala Dinas Capil Langkat, Faizal Rizal Matondang mengatakan, ada enam belas kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Langkat. Untuk dokumen dua belas kecamatan diantaranya sudah siap cetak dan telah dibagikan lewat desa dan kelurahan masing masing, yakni Kecamatan Sei Lepan, Berandan Barat, Babalan, Gebang, Pangkalansusu, Pematangjaya, Batang Serangan dan Padang Tualang, Tanjungpura, dan lainnya.
Kadis Capil juga mengatakan hari ini memang ada perintah melalui surat edaran dari Mendagri untuk mencetak Dokumen warga yang terkena banjir. "Namun kita sudah terlebih dahulu mengerjakan dan melakukanya," ucapnya.
Saat ini semua dokumen yang rusak dan hilang terutama KK Warga terdampak bencana banjir sudah dicetak dan sudah bagikan lewat Desa dan Kelurahan dengan gratis. "Sekarang tergantung aparat Desa dan kelurahan lah yang selanjutnya membagikanya kepada warga masing-masing," ucap Faizal Rizal Matondang
Selain itu kata Kadis Capil, dokumen untuk Kabupaten Aceh Tamiang juga dicetak di kantor Dinas Capil Kabupaten Langkat, dan kemarin sudah diantar sebahagian. "Kantor Capil Kabupaten Aceh Tamiang beserta peralatannya belum bisa beroperasi akibat banjir bandang lalu," ujarnya.
Dia juga berharap jangan sampai ada aparat desa dan kelurahan yang nakal membagi Dokumen tersebut dengan meminta bayaran dari warga.(haloho/mp)
