 |
| Bupati Taput Jonius Taripar Hutabarat bersama Wabup Deni Lumbantoruan terima kunjungan Kemenkeu dan SMI di Kantor Bupati Tarutung, Kamis (18/12/2025).(Foto: Kominfo/mol) |
Tim Kemenkeu yang hadir berasal dari Direktorat Jenderal Keuangan dan Perimbangan (DJKP), yakni Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum Purwanto, beserta jajaran.
Sementara itu, dari SMI turut hadir Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek Faris Pranawa, Kepala Divisi Umum dan Pengadaan Cipto Adi Utomo, beserta jajaran bertempat di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Taput, Tarutung.
Kunjungan tersebut dilaksanakan untuk koordinasi dan peninjauan lapangan terkait penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Taput, sekaligus membahas dukungan kebijakan fiskal dan skema pembiayaan untuk percepatan pemulihan pascabencana.
Bupati Taput JTP bersama Wakil Bupati Deni Lumbantoruan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Kemenkeu dan SMI di tengah situasi kebencanaan yang dihadapi daerah.
"Kehadiran pemerintah pusat dan BUMN merupakan wujud nyata negara mendukung daerah dan masyarakat terdampak bencana," kata JTP.
Ia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput berkomitmen penuh untuk melaksanakan penanganan darurat, pemulihan, rehabilitasi, serta rekonstruksi pascabencana secara terencana, terukur, dan terkoordinasi.
Selain itu, Bupati juga menjelaskan kondisi terkini dampak bencana, meliputi kerusakan infrastruktur, penanganan pengungsi, pemulihan layanan dasar, serta rencana pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak berat.
"Saya berharap dukungan dari Kemenkeu dan SMI terkait restrukturisasi perpanjangan jangka waktu (tenor) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020, guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana," ujarnya Jonius.
Sementara itu SMI turut memberikan bantuan kemanusiaan berupa uang tunai sebesar Rp500 juta kepada melalui rekening donasi penanganan bencana Taput pada tanggal 18 Desember 2025. Bantuan ini akan dimanfaatkan untuk mendukung upaya tanggap darurat dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Kunjungan lapangan itu diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana, serta memastikan pembangunan dan pelayanan publik di Taput dapat kembali berjalan secara optimal. (as/as)
