FIKS!! Perkara Mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dkk Digelar di Pengadilan Tipikor Medan

Dokumen foto TOPG dkk ditahan penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). (dok.mol)

MEDAN | Fiks, perkara korupsi beraroma suap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting (TOPG) dipastikan digelar di Pengadilan Tipikor Medan.

Humas PN Medan As’ad Rahim Lubis melalui Panitera Muda (Panmud) Tipikor Monang Simanjuntak, Rabu sore (12/11/2025) tadi membenarkan pihaknya baru menerima pelimpahan berkas perkara tipikor beraroma suap atas nama TOPG.

TOPG tidak sendirian. Dua terdakwa lainnya atas nama Efendi Rasuli Siregar,

Heliyanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah 1 Sumut.

“Majelis hakim yang akan menyidangkan perkaranya dipimpin langsung pak Ketua PN Mardison didampungi hakim anggota pak As’ad.Rahim Lubis dan bu Rurita Ningrum,” katanya lewat pesan teks.

TOPG dan kawan-kawan (dkk) pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau turut serta menerima commitment fee dari rekanan Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, selaku Direktur Utama (Dirut) PT Dalihan Na Tolu Grup (DNTG) dan anaknya, Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang alias Rayhan selaku Dirut PT Rona Na Mora (RNM).

Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

Benar saja, pekerjaan Jalan Provinsi pada ruas Sipiongot - Batas Labuhan Batu dengan pagu Rp96 miliar dan Jalan Provinsi pada ruas Hutaimbaru – Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara dimenangkan perusahaan Kirun (berkas terpisah) sebesar Rp69.8 miliar.

Padahal kedua pekerjaan tersebut belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2025.

TOPG masing-masing dijerat dengan dakwaan alternatif kesatu, Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Atau kedua, Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. 

Diberitakan sebelumnya perkara tipikor beraroma suap terkait PJN Wil I Medan TA 2025 tersebut hasil OTT penyidik KPK di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Jumat lalu (27/6/2025). (ROBERTS/RS)