 |
| Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Sumut AKBP Jenda Kita Sitepu (kanan) dan Bupati Batubara, Baharuddin Siagian, SH MSi berfoto usai penandatanganan kerjasama. (mol/rustam). |
MEDAN | Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Sumut AKBP Jenda Kita Sitepu, SH dan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2025 melakukan kunjungan koordinasi ke sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara yaknk Bupati Batubara, Asahan dan Labuhan Batu Utara, Senin (27/10/2025).
Kunjungan itu berjuang memperkuat tata kelola pengamanan perairan dan memitigasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural atau ilegal serta memastikan implementasi proyek perubahan yang inovatif, berjudul "Transformasi Tata Kelola Patroli Perairan Terpadu Dalam Memitigasi Pekerja Migran Non Prosedural Untuk Mendukung Reformasi Birokrasi Berintegritas" dan mendapat dukungan dari kepala darah.
AKBP Jenda Kita Sitepu, SH mengatakan, project leader yang tengah mengikuti pelatihan di Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) Lemdiklat Polri ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Batubara, Baharuddin Siagian, SH MSi, Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH MAP dan Bupati Labuhanbatu Utara, Dr H Hendri Yanto Sitorus, SE MM.
"Dukungan diwujudkan dalam bentuk penandatanganan pernyataan dukungan stakeholder. Kunjungan tersebut juga diabadikan dalam dokumentasi visual, yang menunjukkan komitmen bersama dalam penanggulangan masalah PMI non prosedural di wilayah perairan Sumatera Utara skaliguas memperkenalkan inovasi SIPLAKAN dan pembentukan mitra laut," jelasnya.
Proyek perubahan yang diusung AKBP Jenda Kita Sitepu itu dikenal dengan Sistem Informasi Pelayanan Kepolisian Perairan dan Keamanan Nasional (SIPLAKAN) dan berfokus pada transformasi tata kelola patroli perairan secara terpadu.
Salah satu pilar utama dalam proyek ini adalah pembentukan kelompok masyarakat mitra laut.
Kelompok ini diharapkan menjadi perpanjangan tangan Polri dan pemerintah daerah di garis terdepan perairan dan berperan aktif dalam memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat pesisir guna mencegah praktik keberangkatan PMI ilegal.
"Kami menyadari, keberhasilan dalam mitigasi PMI non prosedural tidak dapat dilakukan sendiri oleh Polri. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah dan yang terpenting pelibatan aktif masyarakat pesisir," ujar AKBP Jenda Kita Sitepu.
Lanjut AKBP Jenda Kita Sitepu, SH langkah nyata dukung reformasi birokrasi para kepala daerah menyambut baik inisiatif ini melihatnya sebagai langkah strategis yang mendukung reformasi birokrasi berintegritas dan menciptakan sistem pengawasan perairan yang lebih efektif serta partisipatif.
Bahkan kata, AKBP Jenda Kita Sitepu, SH, Bupati Batubara dan jajarannya bersama dengan Wakil Bupati Asahan dan Bupati Labuhan Batu Utara, menyatakan kesiapan untuk mengintegrasikan program pembentukan kelompok masyarakat mitra laut ke dalam agenda pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan keamanan serta ketertiban masyarakat dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Dukungan dari Pemerintah Daerah Batubara, Asahan dan Labuhan Batu Utara ini menjadi momentum penting bagi Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumut untuk mengimplementasikan proyek perubahan ini secara holistik demi menciptakan perairan yang aman dan bebas dari aktivitas ilegal." tutup AKBP Jenda Kita Sitepu, S.H (RE Maha/REM).
