![]() |
Unjukrasa Massa PABPDSI Deli Serdang |
Aksi massa berkaitan dengan adanya dinamika dan konflik Internal di tubuh DPRD Kabupaten Deli Serdang, perseteruan Bupati dan Anggota DPRD serta belum maksimalnya pembahasan perubahan perencanaan dan penganggaran daerah.
Massa aksi menyebutkan kalau PD-PABPDSI Kabupaten Deli Serdang melaksanakan aksi unjuk rasa damai sebagai wujud kontrol sosial serta bentuk dukungan terhadap jalannya pemerintahan desa dan kepentingan seluruh anggota BPD di Kabupaten Deli Serdang.
Dalam orasinya, massa aksi mendesak DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk segera menerbitkan Perda/Perbup tentang ranperda BPD yang hingga saat ini belum ditetapkan secara resmi oleh Bupati Deli Serdang.
Kenaikan tunjangan kinerja BPD sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 pasal 57 agar dapat diatur secara khusus dalam Perda/Perbup Kabupaten Deli Serdang. Kenaikan BOP (biaya operasional) BPD sesuai kemampuan keuangan desa masing-masing dengan prosedur surat permohonan resmi yang disampaikan oleh pemerintah Desa.
Pengembangan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sosialisasi pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan di dalam Negeri (study tiru) dan atau program tahunan Nasional dan atau BPD berprestasi melalui PABPDSI agar ditingkatkan lagi yang pembiayaannya diatur perundang-undangan yang berlaku melalui barang kerjasama antar desa (BKAD) sebagai pelaksana kegiatan hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 110 tahun 2016 pasal 55 ayat 3 pada huruf a dan b.
Memohon agar anggota BPD diberikan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan JHT. Menghimbau kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Deli Serdang agar melaksanakan pembahasan rencana perubahan KUA dan PPAS dan juga sekaligus membahas perubahan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD serta perubahan anggaran pendapatan belanja daerah atau P-APBD Tahun anggaran 2025 Kabupaten Deli Serdang.
Syahdan salah satu orator aksi demo mengatakan bahwa mereka sedikitnya 150 orang perwakilan Anggota BPD Deli Serdang datang ke Kantor DPRD dan Bupati Deli Serdang untuk menyampaikan sejumlah poin tuntutan. Berharap agar instansi yang kami datangi dapat merealisasikan apa yang sudah menjadi tuntutan mereka.
" Kami datang ke DPRD untuk menyampaikan harapan masyarakat. Harapan ini datang dari tokoh-tokoh masyarakat yang memperhatikan betul agenda pembangunan daerah, termasuk yang telah dijadwalkan oleh Bupati kita, khususnya terkait kegiatan atau program yang berlangsung di bulan tahun ini. Perlu kami sampaikan bahwa apabila program ini tidak segera dijalankan, tidak digabungkan dengan rencana pembangunan lainnya, atau terus mengalami penundaan, maka dampaknya akan sangat jelas yaitu pembangunan di Kabupaten Deli Serdang akan terganggu," ungkapnya.
Umar selaku orator lain meminta kepada Anggota DPRD Deli Serdang agar menepati janji mereka akan memperjuangkan dan menaikkan tunjangan-tunjangan bagi seluruh anggota BPD se-Kabupaten Deli Serdang.
" Kami mohon, jangan hanya anggota DPRD saja yang hadir. Kami ingin Ketua DPRD sendiri yang hadir dan menyampaikan langsung kepada kami, apakah janji itu masih akan ditepati atau dilupakan. Kami datang dengan niat yang tulus. Namun kami juga membaca di media bahwa ada kegaduhan antara Ketua DPRD dan Bupati Deli Serdang. Kami sebagai rakyat sangat prihatin. Perseteruan ini bukan hanya merugikan, tapi juga menghancurkan harapan rakyat kecil," ucap Umar.
![]() |
Diterima Anggota DPRD |
" Kami ingin pimpinan-pimpinan di Deli Serdang berdamai. Jangan pamerkan pertikaian di media sosial. Itu bukan teladan yang baik. Itu mencerminkan krisis moral di tengah rakyat yang sedang sengsara," kata Umar.
Aksi massa di Kantor DPRD Deli Serdang ditampung oleh sejumlah anggota DPRD Deli Serdang diantaranya Muhammad Hasan, H. Purwaningrum, SH, Merry Afrida Sitepu, Irwasdul Ismal, S.Pd, H. Rachmadsyah, SH, Yudo Purwono, SE, MM,Timur Sitepu, Abdul Hakim Keliat, Marinus Sitepu dan M. Adami Sulaiman.
Perwakilan masa unras memasuki ruangan rapat paripurna DPRD Deli Serdang. Menanggapi perwakilan massa, Anggota DPRD Deli Serdang Yudo Purnomo mengatakan berkomitmen untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat
" Apa yang disampaikan hari ini akan segera kami tindak lanjuti dan perjuangkan melalui jalur dan mekanisme yang ada di lembaga legislatif," ucapnya.
Timur Sitepu juga menyampaikam keluhannya telah sangat lelah menghadapi dinamika yang terjadi belakangan ini. Kami adalah wakil rakyat, dan kami sepenuhnya memahami amanah yang telah diberikan oleh masyarakat.
" Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dari seluruh penjuru Deli Serdang hari ini kami harapkan bisa menjadi penyemangat bagi pimpinan kami untuk kembali fokus dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan daerah, demi pembangunan Deli Serdang yang sejahtera.
Perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam politik, namun kami mengajak agar setiap perbedaan tetap ada batas waktunya sebab rakyat menunggu kerja nyata, bukan konflik yang berkepanjangan," ujar Timur Sitepu.
Marinus Sitepu juga menyampaikan Kita semua sama-sama dipilih oleh rakyat. Di tengah situasi seperti ini, penting bagi kita untuk menjalankan fungsi pengawasan, baik di desa maupun di tingkat kabupaten. Itu artinya, kita adalah satu saudara, satu tujuan.
" Mari kita satukan langkah, bergandengan tangan, memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat. Bersama-sama kita kuat, bersama-sama kita bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat," kata Marianus.
Sementara itu Adami Sulaiman menyampaikan terkait isu bahwa tidak ada pembahasan mengenai KUA PPAS, perlu kami klarifikasi bahwa rapat paripurna minggu lalu yang sempat viral di media sosial karena adanya pengambilalihan pimpinan sidang adalah bentuk nyata bahwa masih ada anggota DPRD yang serius dan berkomitmen. Itu menjadi sinyal kepada Pemerintah Daerah bahwa DPRD Deli Serdang tidak sepenuhnya seperti yang diberitakan secara negatif.
Perlu diketahui, ada 36 dari 50 anggota DPRD yang setuju dengan pengesahan KUA PPAS tanpa proses yang benar. Ini bukan berarti kami menolak pembangunan, tapi kami menolak proses yang tidak sesuai aturan.
" Kepada para Bapak dan Ibu BPD yang hadir hari ini, kami sarankan agar membuat surat resmi yang ditujukan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deli Serdang, agar apa yang menjadi aspirasi terkait tunjangan dan jaminan sosial dapat segera kami bahas sesuai mekanisme," pinta Adami.
Usai aspirasinya ditampung DPRD, massa Unras menuju Kantor Bupati Deli Serdang. Perwakilan Massa Unras memasuki ruangan Sekda Deli Serdang untuk menyerahkan surat tuntutan kepada Pemkab Deli Serdang yang diterima oleh Sekda Deli Serdang H. Timur Tumanggor.
Usai menyampaikan poin poin tuntutan pada Sekda Kabupaten Deli Serdang massa membubarkan diri. Selama aksi berjalan aman. ( GN)