 |
| Aksi demo berjilid beberapa waktu lalu yang menuding desa korupsi hingga membuat desa resah,Selasa, (8/7/2025). |
SERDANGBEDAGAI | Rencana aksi damai ribuan perangkat desa dan kepala desa (kades) se-Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (7/7/2025) mendadak batal. Informasi yang beredar menyebutkan, batalnya aksi ini diduga karena adanya tekanan dari pihak tertentu, sehingga hanya puluhan orang yang akhirnya hadir di lokasi.
Pantauan wartawan di lapangan, puluhan perangkat desa yang mengenakan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) tampak berada di depan Mapolres Sergai dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sergai. Sementara itu, sejumlah kepala desa yang hadir melakukan audiensi secara langsung dengan Kapolres Sergai, AKBP Jhon Sitepu.
Meskipun aksi damai tak terlaksana sesuai rencana awal, Polres Sergai tetap menurunkan empat truk pengamanan bertuliskan Direktorat Samapta, lengkap dengan ratusan personel.
Kasi Humas Polres Sergai, IPTU LB Manullang, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya tidak menerima pemberitahuan adanya aksi damai secara resmi, namun hanya menerima audiensi dari perwakilan kepala desa dan perangkat desa.
Sementara itu, keresahan muncul dari para kepala desa terhadap oknum berinisial AA yang disebut-sebut sebagai aktor di balik aksi demo berjilid yang menuduh adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, oknum AA membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.
“Itu semua tidak benar. Saya tidak tahu soal demo ataupun permintaan kegiatan bimtek seperti yang dituduhkan,” jawabnya singkat.
Terpisah, Salah satu Kepala Desa dari Kecamatan Dolok Masihul, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengaku kepada wartawan bahwa dirinya merasa tertekan akibat tindakan oknum AA yang mengatasnamakan "Aliansi Peduli Desa". Oknum tersebut diduga mencoba menitipkan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) ke desa-desa, namun tidak terakomodir karena anggaran desa telah disusun sejak awal.
“Ketika permintaan tidak dikabulkan, oknum tersebut mengancam akan melakukan aksi demo dan bahkan meminta uang sebesar Rp 2,5 juta. Jika tidak diberi, maka desa kami akan dijadikan sasaran tudingan dalam demo,” ujar kepada wartawan, Selasa, (8/7/2025).
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh seorang Kepala Desa dari Kecamatan Teluk Mengkudu yang mengaku sempat mendapat ancaman serupa.
“Oknum itu datang ke desa kami meminta kegiatan bimtek, saya sudah jelaskan bahwa anggaran sudah disusun dan bisa dipertimbangkan tahun 2026. Tapi malah diancam akan didemo dan dituding korupsi seperti beberapa waktu yang lalu,” ungkapnya.
Para kades juga menyayangkan sikap aparat penegak hukum yang dinilai terlalu cepat mempercayai tuduhan sepihak tanpa memverifikasi secara menyeluruh.
“Kami berharap aparat lebih bijak, karena ini sudah menyangkut kepentingan pribadi yang tidak tercapai, bukan murni kontrol sosial. Bahkan beberapa kawan kami sudah jadi korban pemerasan,” lanjut salah satu kades.
Aksi dan tuduhan yang tidak berdasar dari oknum LSM ini dinilai sangat mengganggu jalannya pemerintahan desa di Sergai, serta menimbulkan keresahan di kalangan kepala desa yang merasa tidak nyaman dalam menjalankan tugas-tugasnya.(HR/HR)
