Kasi Penkum Kejati Sumut Adre W Ginting, Koordinator Yos A Tarigan dan Kabid Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut M Juwaini SP MMA (kiri ke kanan). (MOL/Penkum)
MEDAN | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dukungan tersebut disampaikan Kajati Sumut Idianto melalui Koordinator Kejati Sumut Yos A Tarigan dalam acara Jaksa Daring yang digelar live di akun media sosial IG Kejati Sumut, Kamis (13/2/2025).
Narasumber kali ini, Kabid Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (Sumut) M Juwaini SP MMA yang dipandu moderator Kasi Penkum Adre W Ginting.
Di awal acara Kasi Penkum menyapa sobat Adhyaksa yang selalu mengikuti program Jaksa Daring Kejati Sumut. Adre W Ginting menyampaikan bahwa Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto salah satu yang menjadi prioritas adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Kejaksaan RI, dalam hal ini Kejati Sumut mendukung penuh program Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
"Kejaksaan dalam hal ini berperan untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap program pembangunan sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan," kata Yos A Tarigan.
Ke depan, sambung Yos, tugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) sudah semakin berat, terutama dalam mengedukasi generasi Z atau generasi millenial untuk menekuni sektor pertanian.
Menurutnya, petani di daerah Karo berbeda kebutuhannya dengan petani di daerah Serdang Bedagai yang dikenal sebagai sentra tanaman padi. Semua daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Petani di Karo lebih dominan menanam tanaman jenis hortikultura, sementara di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) jenis tanamannya didominasi tanaman padi.
Keberadaan PPL di lapangan sangat mendukung tercapainya swasembada pangan, antara lain dengan mengedukasi petani memanfaatkan teknologi yang ada.
"Selain masalah penerapan teknologi, keberadaan pupuk dan pestisida, petani saat ini sangat membutuhkan irigasi yang baik. Kerjasama dengan stake holder akan mendukung percepatan perwujudan ketahanan pangan nasional," paparnya.
Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kejati Sumut akan mengawal dan mendampingi Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura dalam mewujudkan swasembada beras di Sumut.
1,7 Ton
Selanjutnya, Kabid Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut M Juwaini menyampaikan bahwa tanaman jenis padi ada 755 ribu hektar dan Sumut menjadi nomor 7 terbesar penyumbang beras nasional dengan produksi mencapai 1,7 juta ton per tahun.
"Untuk kebutuhan beras, kita masih surplus. Belakangan ini ada kenaikan harga beras, tapi Sumut tidak sampai mengalami beras langka," paparnya.
Menurut M Juwaini, di Sumatera Utara setiap tahunnya terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi pemukiman, atau peruntukan lainnya.
"Untuk melindungi lahan pertanian agar fungsi utamanya tetap dipertahankan, perlu ada Pergub atau Perbup yang mempertegas pentingnya melindungi lahan-lahan sawah produktif. Menyikapi pengurangan lahan sawah produktif ini, Pemprov Sumut juga melakukan terobosan dengan mencetak sawah baru," paparnya.
Untuk cetak sawah baru, lanjutnya, di 2024 Kementerian Pertanian telah mencetak sawah baru di 14 Kabupaten/Kota. Antara lain di Labuhanbatu Utara (Labura) serta kabupaten lainnya. Cetak sawah baru tersebut di antaranya dengan memanfaatkan lahan rawa yang akhirnya dikelola dengan maksimal menjadi lahan pertanian produktif.
"Cetak sawah baru di Sumut mencapai 50 ribu hektar yang tersebar di 14 kabupaten/kota," tandasnya.
Di akhir kegiatan, M Juwaini menyampaikan agar penyuluh pertanian yang sehari-hari bertugas di lapangan agar tetap bersemangat dan tidak pernah surut dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengedukasi petani menjadi lebih cerdas. (ROBS)
