DELISERDANG | Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting secara nasional, salah satu strateginya adalah melalui pelaksanaan sepuluh aksi stunting yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting.
PJ Bupati Deliserdang Wiriya Alrahman saat menemui warga di RSUD Amri Tambunan Lubukpakam Rabu 22/5/2024
PJ Bupati Deliserdang Wiriya Alrahman mengatakan Pemerintah Kabupaten Deliserdang selaku tim percepatan penurunan stunting memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi.
"Kita harus menegaskan komitmen ini untuk menanggulangi stunting dengan melaksanakan intervensi secara serentak. Langkah awal ini diharapkan dapat mempercepat upaya kita dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Deliserdang," ucap Pj Bupati dalam siaran persnya dilansir metro-Online.co, Kamis 23/5/2024.
Pj Bupati menyebutkan poin penting agar aksi intervensi penurunan stunting dapat lebih optimal. Pertama, meminta agar kita terus melakukan kolaborasi dan sinergi kepada semua pihak untuk penanganan stunting.
Karena kita memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kita harus memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang kita lakukan saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik.
Kedua, lakukan peningkatan kapasitas, dengan memberikan penyuluhan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat yang harus terus ditingkatkan. Masyarakat harus Diberdayakan agar mereka dapat turut serta dalam upaya pencegahan stunting.
Keempat, pemerintah daerah harus terus mendukung penyediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, tenaga ahli, maupun fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk mendukung intervensi stunting.
Dalam kunjungan ke RSUD Amri Tambunan kemarin. PJ Bupati memberikan Mikronutrien untuk anak penderita stunting, Penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati Tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) kepada tiga RSUD yaitu RSUD Drs H Amri Tambunan, RSUD Pancur Batu dan RSUD Bangun Purba serta penyerahan Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) kepada lima Puskesmas yang ada di Deliserdang.
Terpisah, tokoh masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa, Abdul Rahman berpendapat kalau program penuntasan stunting di Kabupaten Deliserdang ini harus ya dievakuasi kembali. Karena masih banyak warga yang tidak memahami, apalagi mendapatkan asupan gizi tambahan untuk anak.
" Sampai saat ini, apa itu stunting banyak warga tak memahami seperti apa dan banyak anak atau ibu hamil yang tak menerima pemberian asupan gizi. Berobat saja masih banyak warga kurang mampu yang tak punya BPJS PBI. Ngurus ke Dinas Sosial Deliserdang itu dipersulit. Warga Sakit berobat ke Puskesmas pelayanan alakadarnya, obat obatan ala kadarnya. Sakit hati berobat ke Puskesmas liat layanannya makanya lebih banyak warga berobat ke klinik, apa lagi stunting ini banyak tak paham masyarakat," sebut Abdulah.
Abdulah meminta PJ Bupati Deliserdang melakukan evaluasi pada kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang dr Asriludin Tambunan yang tidak memberikan banyak perubahan atas layanan kesehatan di Kabupaten Deliserdang. Saat ini Kadis Kesehatan Kabupaten Deliserdang diduga sedang sibuk menggalang kampanye ke warga dan sekolah guna mendapat dukungan untuk maju pada Pilkada Deliserdang November 2024 nanti.
" Tak hanya Kadis Kesehatan yang dievaluasi tapi Kadis Sosial juga harus di evaluasi kinerjanya. Tidak ada perbaikan, masih banyak warga kurang mampu di Kabupaten Deliserdang ini yang kesulitan mendapatkan layanan sosial dan kesehatan yang diharapkan." pungkasnya.( Wan)
