Kepala Dinas Sosial Sumut Sri Suriani Purnamawati bersama Ketua LVRI Kolonel Czi (Purn) Mardjono menghadiri Dialog Pro Aspirasi Sumut. (MOL/Ist)
MEDAN | Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Sosial melaksanakan program Masyarakat Produktif (Mapro). Yaitu program pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang produktif agar menjadi lebih produktif.
Kepala Dinas Sosial Sumut Sri Suriani Purnamawati menyampaikan hal itu saat menghadiri Dialog Pro Aspirasi Sumut dengan tema, 'Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan' yang diselenggarakan RRI Medan, di Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (9/11/2023).
Langkah ini, katanya, juga digagas sebagai bentuk kepedulian Pemprov Sumut untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. "Masyarakat yang awalnya tidak memiliki penghasilan, diberi bantuan sehingga memiliki penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Program Mapro dikhususkan bagi masyarakat miskin ekstrim," ujar Sri Suriani Purnamawati.
Sri Suriani menyebutkan, angka kemiskinan di Sumut pada tahun 2022 mencapai 8,42 persen. Angka ini merupakan salah satu capaian yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam mengentas kemiskinan.
"Bahkan Instruksi Presiden pada tahun 2024, menargetkan angka kemiskinan ekstrim itu nol persen. Saat ini angka kemiskinan ekstrem di Sumut 1,41 persen katanya, yang menjadi narasumber dalam podcast RRI Medan.
Kemiskinan ekstrem yang dimaksud adalah tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dimaksud yang menjadi sasaran utama dalam melaksanakan program Mapro.
Selain program Mapro, Pemprov Sumut juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sembako, program keluarga harapan, dan jaminan kesehatan, dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah ini.
"Pada tahun 2023 Pemprov Sumut telah memberikan bantuan berupa ternak ayam. Ini sebagai langkah menurunkan kemiskinan ekstrim tadi, sehingga mereka mempunyai penghasilan dan bisa mencukupi kebutuhan sendiri," ujarnya.
Pemprov Sumut juga sudah melakukan pemetaan daerah mana saja yang dikategorikan miskin. Di antaranya Batubara, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Nias, Tapanuli Tengah, Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai, dan Samosir.
Pengentasan kemiskinan, katanya, adalah salah satu tujuan negara dalam mensejahterakan masyarakat. Sejahtera yang dimaksud adalah dimana kondisi masyarakat bisa memperoleh pendidikan, kesehatan, ekonomi yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri.
"Kesejahteraan itu biasanya diukur melalui indeks pembangunan manusia atau IPM yang di dalamnya mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Saat ini, IPM di Sumut 72,71 persen. Jadi salah satu penyebab bangsa Indonesia terjajah karena kemiskinan dan kebodohan, sehingga mudah ditindas. Dengan adanya kemerdekaan, segala upaya dari perintis, pejuang, pahlawan, kita bisa menikmati kemerdekaan ini," ujarnya.
Adil
Sementara itu, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kolonel Czi (Purn) Mardjono merasa saat ini sudah ada perkembangan ke arah yang lebih baik, yang dilakukan Pemprov Sumut dalam mengentaskan kemiskinan.
Mardjono mengatakan, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dengan tujuan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan ini sudah termaktub dalam UUD 1945. Berbicara soal kemiskinan, erat kaitannya dengan adil dan makmur yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum.
"Tujuan negara adalah mensejahterakan masyarakat. Yang saya rasakan sekarang sudah mulai ada perubahan. Sejak proklamasi, masyarakat Indonesia itu 100 persen miskin. Kemudian berganti presiden sampai sekarang, yang saya rasa itu angka kemiskinan itu sudah mulai berkurang.
Menurut Saya kemiskinan sekarang ini tinggal 15 persen. Jadi Saya yakin kemiskinan ini akan terus berkurang seiring adanya upaya dari pemerintah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera," kata Mardjono. (MOL/Rel)
