IWO Sumut Gelar Dialog Interaktif, Kepala Ombudsman Sumut: Pelayanan Publik Wajah Konkret Negara

Sebarkan:



Dokumen foto dialog interaktif yang digelar PB IWO Sumut. (MOL/Ist)



MEDAN : Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jumat (19/5/2023) menggelar kegiatan Halal bi Halal diisi dengan Dialog Interaktif bertema 'Politik dan Pelayanan Publik' di Jangqo Kafe Jalan Kiwi Medan. 


Narasumber antara lain Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Drs Abyadi Siregar, caleg DPRD Sumut dari Partai Nasdem Dr Ade Sandrawati Purba SH MH dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI M Firman Shah SH yang dipandu jurnalis senior TVRI, Setya Pandia,


Ketua PW IWO Sumut Yudhistira dalam kata sambutannya mengatakan, pihaknya sengaja menggelar dialog ini untuk menjawab keresahan masyarakat terkait belum maksimalnya pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. 


"Tentunya sekaligus mendengar langsung visi misi dari narasumber yang merupakan orang berkompeten di bidangnya, dan mereka rela hadir di tengah-tengah kita meluangkan waktunya," ucap Yudis sekaligus membuka dialog tersebut. 


Dalam kesempatan tersebut Abyadi Siregar memaparkan standar sistem pelayanan publik yang harus dipenuhi instansi pemerintahan di kabupaten / kota di Sumut. 


Abyadi berharap PW IWO Sumut terus melakukan kegiatan ini dengan melibatkan narasumber yang berkompetensi di bidangnya. "Ini harus di backup dan terus dilakukan. Mantap," kata Abyadi. 


Menurutnya, pelayanan publik itu adalah wajah konkret negara di tengah-tengah masyarakat. Jika pelayanan publik ini baik maka negara ini telah memberikan wajah yang tampan dan cantik kepada masyarakat. 


"Sebaliknya pelayanan publik yang buruk, maka negara memberikan wajah yang buruk dan jelek kepada masyarakat. Pelayanan publik itu diselenggarakan oleh pimpinan daerah / kepala daerah baik itu kepala desa, bupati/walikota, gubernur dan lain sebagainya, merupakan sebagai pembinanya. 


5 Zona Merah


Maka sangat tergantung kepada mereka, apakah mereka memberikan wajah yang tampan atau buruk kepada masyarakat terhadap pelayanan publiknya," jelas Abyadi. 


Dari hasil penilaian tahun 2022, lanjut Abyadi, ada 16 pemerintah daerah yang mendapat predikat zona hijau, 13 pemerintah daerah predikat zona kuning dan 5 pemerintah daerah masih predikat zona merah. 


"Kita berharap pada tahun 2023 ini, yang pemerintah mendapatkan predikat zona kuning dan merah bisa mendapatkan predikat zona hijau. Dan zona hijau tetap bisa mempertahankan dirinya tetap zona hijau dan jangan turun," imbuhnya. 


Selanjutnya Ade Sandrawati Purba dalam paparannya seputar bagaimana sistem pelayanan publik yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut, khususnya Kota Medan, masih jauh dari harapan. 


Ade berharap, seluruh calon legislator mempunyai misi untuk merubah budaya pelayanan publik yang kerap menjadi pemicu permasalahan. 


"Ini penting, karena pelayanan publik merupakan hal pertama yang akan ditemui masyarakat jika berurusan dengan kepentingannya seperti pendidik, kesehatan dan lain sebagainya," 


Sementara, calon anggota DPD RI dari Sumut Muhammad Firman Shah fokus tentang substansi dari sistem pelayanan publik itu sendiri. 


Pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dari petugas atau instansi berwenang dalam memberikan pelayanan publik itu sendiri. Banyak aspek yang perlu dicermati. Antara lain berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusianya.  


Keikutsertaannya pada pesta demokrasi 2024 sangat berkaitan erat untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. 


"Selama ini Saya selalu menjadi penonton. Itu pun penonton yang duduk di bangku belakang. Selama ini Saya berteriak dari luar dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. 


Lewat pencalonan Saya menjadi senator, semoga langkah saya ini dimudahkan, Saya akan berteriak dari dalam (masuk dalam sistem) sebagai corong masyarakat Sumut," katanya. 


Firman Shah mengatakan banyak program yang akan dilakukannya jika mendapat amanah sebagai senator yang mewakili kaum milenial. Salah satu program prioritasnya, mengadvokasi keberlangsungan masyarakat nelayan dan kaum marginal lainnya. 


Kegiatan dialog tersebut tampak dihadiri sejumlah instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti perwakilan Kejati Sumut, PLN dan elemen mahasiswa. (ROBERTS/Rel)



Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini