Demo Tolak Perppu Cipta Kerja, Partai Buruh Sebut Rezim Ini Kerap Mengakali Rakyat

Sebarkan:

Demo Buruh Tolak UU Cipta Kerja di Kantor DPRD Sumut dan Gubsu Senin 6/2/2023 

MEDAN
 |  Partai Buruh Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa menolak isi Perpu No. 2 tahun 2022 pengganti Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (6/2/2023).

Dalam Orasinya, Tony Rickson Silalahi yang merupakan Ketua Exco Partai Buruh Kota Medan menyampaikan kekesalannya yang menyebutkan bahwa Pemerintahan saat ini hanya pandai ngakali rakyatnya. 

“Rezim ini hanya pandai ngakali rakyat, salah satunya UU Ciptakerja yang telah di gugat dan di menangkan oleh buruh dengan status bersyarat mala menjadi tetap ada setelah dikeluarkannya Perpu No. 2 Tahun 2022 yang isinya juga mengsengsarakan kaum kecil” ucap Tony.

Tony, juga mengatakan hal yang mengecewakan hati rakyat juga bahwa Anggota Dewan hanya bekerja untuk kepentingan oligarki semata.

“Partai Buruh lahir karena terciptanya Omnibuslaw UU Cipta Kerja. Partai Buruh akan mengganti posisi anggota dewan yang hari ini hanya bekerja untuk kepentingan oligarki dan pengusaha hitam. Kami mengajak seluruh rakyat untuk mendukung Partai Buruh dan Calon-Calon Legislatif dari Partai Buruh agar nantinya menciptakan dan mengawasi berlakunya undang-undang yang melindungi semua lapisan masyarakat” jelas Tony.

Sementara Sekertaris Partai Buruh Sumut, Ijon Tuah mengatakan hal senada terkait penolakan tegas Perppu, pihaknya berjanji akan terus mengelar aksi aksi bersama elemen serikat buruh di Sumut sampai adanya Revisi Perppu Cipta Kerja yang diharapkan oleh seluruh buruh di Indonesia.

" Kami partai buruh hidup kembali karena perlawanan kami atas Omnibus Law Cipta Kerja, maka kami minta kembalikan hak -hak rakyat yang dikebiri, tolak Perppu harga mati," tegas Ijon.

Selain menolak Perppu Cipta Kerja, Partai Buruh sambung ijon, juga menuntut beberapa poin tuntutan yakni, menolak RUU Kesehatan, berikan perlindungan buruh perkebunan, buruh pertambangan, buruh outsourcing BUMN, tolak jalan berbayar di Jakarta, serta selesaikan kasus buruh dan petani di wilayah Sumatera Utara.( Wan)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini