DELISERDANG | Merebaknya informasi tentang adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Oknum Komisioner KPU Pusat terhadap KPUD Kota dan Kabupaten, terkait meloloskan beberapa partai dalam proses verifikasi faktual mengundang keprihatinan masyarakat. Terutama masyarakat yang mengharapkan ke jujuran dan independensial KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024.
Beberapa Tokoh dan Elemen Masyarakat di Kabupaten Deliserdang berpendapat, intimidasi terhadap KPUD ini bukan sekadar isu liar yang dibuat-buat. Bantahan yang dilakukan oleh KPU justru menjadi berdampak negatif dimasyarakat.
"Jadi kalau penyelenggara pemilu tidak membersihkan internalnya dari orang orang yang punya kepentingan, tidak jujur dan tidak independensial di khawatirkan akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu nantinya " kata Azanul Sauty Ketua KAUMI Deliserdang, Jum at 30 /12/2022.
Azanul meminta KPU mestinya mengakui soal aksi intimidasi terhadap KPUD, kemudian melakukan koreksi atas kerja yang telah dilakukan.
"Akui saja itu memang terjadi dan koreksi hasil pemilunya dan masalah ini mesti diselesaikan secara tuntas. Sebab, hal ini tidak hanya berdampak pada tingkat kepercayaan publik, tapi juga terhadap legitimasi pemilu 2024 nanti.
Sementara itu, Yahya Saragih, Tokoh Masyarakat sekaligus pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) Lumbung Informasi Rakyat ( LIRA) Deliserdang berharap sikap tegas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terkesan tidak proaktif atas munculnya isu intimidasi ini.
Pasalnya, kata Yahya, Bawaslu bisa langsung menindak tanpa perlu menunggu laporan. Lain halnya dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat pasif atau harus menunggu laporan terlebih dulu.
"Bawaslu kan juga tidak terlihat proaktif untuk membongkar ini, harusnya sebagai pengawas ketika informasi ini ada justru mereka dulu yang nyaring untuk melihat kasus ini secara terang benderang, jangan sampai menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu 2024 nanti," tegasnya.( Wan)
