BINJAI | Diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), Soeta Dining Hall yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai disoal, Sabtu (12/10/22).
Menyikapi masalah ini, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Rudi Alfahri Rangkuti meminta kepada pihak Pemerintah Kota (Pemko) Binjai mengambil tindakan tegas terhadap Soeta Dining Hall.
"Kalau tidak ada IMB-nya, ya harus ditindak lah oleh Pemerintah Kota Binjai. Pemerintah juga jangan sesekali membiarkan bangunan tanpa ada dilengkapi IMB, karena itu menjadi pilihan buruk bagi Kota Binjai sendiri," ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Sabtu (12/11/22).
Dikatakannya, kalau pemilik Soeta Dining Hall terlebih dahulu memiliki Izin usaha yang diurusnya dari pada IMB, hal ini tentu menyalahi aturan.
"Harusnya, terlebih dahulu memiliki IMB, baru pengurusan izin usahanya. Kalau IMB kan untuk bangunan, kalau izin usaha itu ya, usaha apa yang mau dikerjakan baru lah buat izin usahanya," pungkas Rudi.
Kalau pihak Tarukim sendiri sudah menyurati berkali-kali tapi tetap membandel juga, kata Rudi, seharusnya pihak Sat Pol PP dapat mengambil tindakan tegas.
"Turunkan Sat Pol PP, runtuhkan bangunannya bila perlu. Tugas Sat Pol PP itukan menjalankan Perda, berarti bila diperingati tidak juga menjalankannya, berarti dia (pengelola Soeta) tidak mematuhi Perda. Bila mana itu tidak dijalani, kan wajib ditindak. Pemerintah Kota Binjai sendiri juga harus ambil andil dalam hal ini," cetusnya.
Jadi, pesan Rudi, kepada Pemerintah Kota Binjai jangan sesekali memberikan peluang kepada siapapun warga Binjai untuk mendirikan bangunan tanpa memilik IMB, sebab itu akan menjadikan pandangan buruk bagi Kota Binjai serta dapat mengurangi PAD.
"Jangan sama masyarakat lemah saja baru datang untuk ditindak, kalau untuk pengusaha besar malah tidak berani bertindak karena menurut saya itu tidak adil. Jadi dalam bertindak, pemerintah harus adil dan tidak pandang bulu," ujar Rudi yang juga Ketua POK DPW PAN Sumut.
