DELISERDANG | Tak tahan lagi dengan penekanan Pemerintah yang berulang kali menaikkan harga BBM, Partai Buruh Sumatera Utara bersama elemen rakyat lainnya seperti Serikat Pekerja Serikat Buruh, Petani, Nelayan dan Rakyat Miskin Kota Se Sumatera Utara akan menggelar aksi unjukrasa besar besaran menolak rencana Pemerintah yang akan menaikan harga BBM Pertalite.
Partai Buruh dan Elemen Buruh Akan Demo besar Tolak Kenaikan Harga BBM
Hal ini disampaikan oleh Ketua Exco Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo dalam siaran persnya dilansir metro-Online.co, Kamis 1/9/2022. Willy yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI) Sumut ini menegaskan, bahwa aksi unjukrasa besar tersebut rencananya akan digelar pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 mendatang dengan sasaran aksi Kantor Gubernur Sumut dan kantor DPRD Sumut.
Willy Agus Utomo menyampaikan pihaknya akan mengerahkan massa buruh dan elemen rakyat Sumut lainnya sebanyak seribuan orang pada aksi nanti.
" Ribuan massa buruh dan rakyat Sumut akan mengungkapkan kekecewaan pada pemerintah yang hendak memaksa menaikkan kembali harga BBM. Rakyat sangat kecewa pemerintah tidak punya hati nurani jika bener menaikan harga BBM Pertalite dan Solar subsidi. Kami tegas menolak karena itu secara otomatis memicu kenaikan pangan dan lainnya " tegas Willy Agus Utomo.
Willy mengungkapkan, bahwa rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dapat mengancam kehidupan para buruh dan pekerja, yang hanya mendapat kenaikan gaji 1 persen setiap tahunnya.
Tahun ini pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan hanya menaikkan upah minimum sebesar 1,09 persen. Untuk 2023 pun kenaikan upah diprediksi sama dengan 2022 yang mengacu pada Pasal 26 PP No. 36/2021.
“Apabila harga BBM dipaksa naik akan memicu peningkatan inflasi dan berujung pada terpukulnya daya beli masyarakat terutama rakyat kecil seperti buruh, petani, dan nelayan," ungkap Willy
Sebagai gambaran, bila dengan uang Rp1.000 rupiah dapat membeli tiga jenis makanan, dengan kenaikan tersebut akan menekan daya beli sehingga rakyat kecil hanya mampu membeli satu jenis makanan dengan jumlah uang tersebut.
Willy juga menambahkan, kenaikan harga energi tersebut akan turut menekan produktivitas pabrik atau perusahaan, sehingga dikhawatirkan akan berujung pada efisiensi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Karena perusahaan juga akan memangkas, tentu energi di industri akan meningkat nilainya, sudah tidak naik upah, energi naik, perusahaan bakal PHK besar-besaran,” ujarnya.
Selain tuntutan tolak kenaikan harga BBM, Partai Buruh Sumut mengusung beberapa poin tuntutan yakni, Tolak Kenaikan BBM, Cabut UU Cipta Kerja, Naikan Upah Buruh Sumut Untuk Tahun 2022 Mendatang sebesar 15 Persen.
" Kami minta pemerintah mengurungkan niat menaikkan harga BBM, sehingga aksi aksi rakyat dapat dihindari, jika tidak maka kami pasti akan menggelar aksi secara terus menerus sampai tuntutan dipenuhi," tandasnya.
Terpisah, Ketua LSM Strategi Deliserdang Indra Prasetyo juga meminta pemerintah tidak terburu buru menaikan harga BBM Solar dan Pertalite saat ini. Karena situasi ekonomi masyarakat yang baru mulai tumbuh pasca Pandemi.
" Tolonglah pemerintah sedikit punya nurani pada rakyat, jangan terus dibodohi dan dijadikan sasaran kepanikan pemerintah untuk meraup uang. Sumber daya alam Indonesia ini sangat kaya tapi kenapa selalu rakyat yang dijadikan sasaran tembak. Saat ini saja minyak subsidi itu lebih banyak disalahgunakan oknum oknum dan Pemerintah maupun Pertamina tak juga bisa mengatasi itu," ucapnya.
Indra juga mengatakan bahwa saat ini uang konpensasi yang selalu menjadi senjata Pemerintah untuk meredam masyarakat agar diam saat akan ada kebijakan menaikkan harga barang kebutuhan utama masyarakat. Tapi masyarakat saat ini juga sudah mulai menyadari hal itu adalah politik.
" Dampak ke belakang sudah dirasakan rakyat saat ini, dimana harga bahan pangan tak terkendali dan biaya hidup semakin tinggi, lapangan pekerjaan sulit, mau bertani pupuk mahal obat obatan mahal," pungkasnya.( Wan)
