LANGKAT | Kegiatan bimtek diduga menghabiskan Dana Desa (DD) di Langkat lebih kurang 3.7 miliar menjadi perbincangan dikalangan publik, pasal nya kegiatan bimtek tersebut tidak ada manfaat nya bagi masyarakat.
Data yang dihimpun Metro On-line.co, pada awal bulan Agustus 2022 lalu, seluruh bendahara desa di Langkat mengikuti kegiatan bimtek di hotel grand Antares Medan Sumatera Utara, dengan menelan anggaran sebesar 5 juta rupiah per orang (bendahara) desa, dana tersebut diambil dari APBD Langkat.
Kemudian pada Minggu (28/8/2022) sampai pada Rabu (31/8/2022) kegiatan bimtek kembali dilaksanakan di hotel danau Toba Medan Sumatera Utara, dan yang mengikuti bimtek sejumlah 3 (tiga) orang yakni, kepala desa, sekretaris desa dan ketua BPD.
Bimtek yang berlangsung selama 3 (tiga) hari oleh Pusat Pengkajian Potensi Indonesia (Pusakapi) tersebut menelan anggaran yang bersumber dari DD sebesar 15 juta perdesa, sebanyak 167 desa yang mengikuti kegiatan bimtek tersebu, dengan biaya keseluruhan lebih kurang sebesar 2.5 miliar.
Selanjut nya pada Kamis (8/9/2022) sampai dengan Minggu (11/9/2022) kegiatan bimtek kembali dilaksanakan, kali ini yang melaksanakan atau disebut pihak ke tiga yakni, Lembaga pusat pelatihan dan pendidikan Cipta Kreasi Mandiri, kegiatan bimtek tersebut di ikuti kaur keuangan atau bendahara desa se kabupaten langkat di hotel grand ori berastagi, kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Kegiatan bimtek tersebut dikenakan biaya masing masing sebesar 5 juta rupiah, sehingga dana keseluruhan biaya yang bersumber dari DD tersebut lebih kurang sebesat 1.2 miliar.
Wakil Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK), Norman Ginting mengatakan, dengan adanya bimtek yang diduga sarat korupsi & kolusi ini dikarenakan setiap tahunnya bisa dilaksanakan beberapa kali dengan tema yang berbeda beda, ucapnya pada Jumat (9/9/2022) di Stabat.
Pihaknya sangat menyayangkan kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan, dalam hal ini pihak Kejari dan Polres Langkat sepertinya hanya diam tanpa reaksi apa apa, tidak seperti kegiatan pada dinas dinas lain yang ada, apakah kedua penegak hukum ini tidak tahu atau pura pura tidak tahu, ucap Norman Ginting.
Lebih lanjut dia katakan, Kalau sampai tidak dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kajari dan jajarannya maka APH yang berlanbangkan timbangan rata ternyata didalamnya miring.
Begitu juga Polres Langkat yang semboyannya PRESISI juga hanya sekedar lipstik saja, mengapa begitu karena dianggap tidak mampu memeriksa sang Kadis dan ajaran terkaitnya, atau mungkin kata Norman Ginting, sang kadis memiliki bekingan kuat yang membuat kedua APH ini tak bekutik menghadapi kadis PMD yang lebih hebat dari mantan bupati Langkat.
Oleh sebab itu kata wakil ketua DPN-LPK ini, pihak nya akan melihat dalam beberapa hari ini, apakah kedua APH ini mampu menindak lanjuti dan memeriksa semua yang terkait dalam bisnis bimtek tersebut, dan apabila mereka tidak mampu menindak tegas maka pihak nya akan membuat pengadauan kinerja baik ke Kapolri c/q Kadiv SDM serta Kajagung RI c/q JAMWAS Kejagung dengan bukti bukti yang telah dimiliki pihak nya.
itu DPN-LPK melalui WKL KETUA UMUM nya Norman Ginting SE Wakil Ketua umum DPN LPK ini mengharapkan.tindakan nyata dari pihak polres Langkat dan dari pihak Kejari Langkat untuk benar benar melakukan pemeriksaan terhadap dugaan yang terjadinya bisnis bimtek yang telah beberapa kali dilakukan dalam setahun, kalau ini terjadi pembiaran "saya daoat katakan lebih hebat Kadis PMD Langkat dari pada APH di Bumi Langkat, terang Norman Ginting.(m/lkt1)
