Dokumentasi foto lambang keempat lembaga penegakan hukum. (MOL/Ist)
JAKARTA | Lembaga Survei Indonesia (LSI) diinformasikan baru saja merilis hasil persepsi publik di Tanah Air seputar kepuasan publik terhadap kinerja lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Namun kali ini redaksi fokus pada persepsi publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum versi LSI dari Sabang sampai Meraoke pada survei 27 Juni hingga 5 Juli 2022 yang diramu metro.online sesuai informasi yang dihimpun, Minggu malam (24/7/2022) tadi.
Untuk kategori lembaga penegakan hukum, Kejaksaan RI yang baru saja merayakan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 menduduki posisi teratas. Semula (27 Juni 2022) kepercayaan publik di poin 64 meroket tajam ke poin 70 (5 Juli 2022).
Disusul lembaga pengadilan dengan periode yang sama poin 60 ke poin 65.
Sedangkan kepercayaan publik hasil survei LSI terhadap lembaga Kepolisian RI di periode yang sama tetap. Yakni berada di poin 70.
Berbanding terbalik dengan kepuasan publik terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari semula di poin 66 menurun tipis ke poin 63.
LSI juga menyertakan aspirasi publik sebagai bahan evaluasi terhadap keempat lembaga penegakan supremasi hukum tersebut.
Evaluasi kinerja untuk lembaga Polri yang terbanyak menurut publik yakni memberikan perlindungan terhadap kebebasan warga untuk melaksanakan perintah/ajaran agama mereka, kejahatan jual beli narkoba, penanganan koruptor hingga ke dugaan korupsi di internal kepolisian.
Sedangkan evaluasi ke lembaga kejaksaan antara lain, segera melimpahkan perkara-perkara dugaan korupsi ke pengadilan, pembuktian tindak pidana korupsi, kemandirian serta netralitas jaksa dari rayuan suap maupun tekanan kelompok masyarakat maupun kalangan pengusaha.
Sementara evaluasi terhadap kinerja hakim di pengadilan antara lain, tidak ragu-ragu menghukum terdakwa koruptor, dugaan korupsi para hakim dan kemandirian / netralitas hakim dari suap atau tekanan dari politisi.
Selanjut evaluasi kinerja di lembaga KPK antara lain, dugaan korupsi oknum aparat di KPK, kemandirian / netralitas aparatur terhadap rayuan suap maupun tekanan dari politisi dan kalangan pengusaha. (ROBERTS)
