TAPSEL | Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan kurang lebih 315.021 orang dan jumlah pekerja miskin (rentan) kurang lebih 112.158 orang.
Mereka merupakan pekerja informal seperti petani, pedagang, tukang, pekerja keagamaan seperti marbot masjid, bilal mayit, pendeta dan pekerja sosial lainnya belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang BPJS No. 24 tahun 2011.
Selain itu, guna menindaklajuti Inpres No 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Bertempat di ruang rapat Dewan, Senin (07/03/2022) Ketua DPRD Tapanuli Selatan Husin Sogot Simatupang memimpin rapat percepatan perlindungan menyeluruh bagi pekerja di Tapanuli Selatan, sebagaimana keterangan Jamsostek Sidempuan.
Hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Arman Pasaribu, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Anggaran Daerah Muhammad Frananda , Kepala Bidang Anggaran Saipul Nasution, Kabag Hukum Aswin Rangkuti.
Sementara dari BPJS Ketenagakerjaan Sidempuan hadir Kepala Kantor Dr. Sanco Simanullang, ST, MT, IPM, ASEAN Eng didampingi Kepala Kepesertaan Yuliandi Sahputra, Account Representatif Khusus Apri Tantri br Hutagaol dan sejumlah staf.
Disebutkan Sogot, setelah mendengar paparan Kepala BPJamsostek, dimana dengan iuran Rp 201.600 pertahun bagi kurang lebih 30.000 orang pekerja miskin, total iuran Rp 6 milyar.
Bila asumsi meninggal 1 %, maka terdapat 300 orang penerima manfaat masing-masing Rp 42 juta . Sehingga, total uang yang yang akan beredar di Kabupaten Tapanuli Selatan berkisar Rp 12,6 milyar.
“Program ini akan membantu mengurangi kemiskinan baru. Dulu ada namanya pogram Sarasi, semacam asuransi yang belum sempat terlaksana. Kini ada program yang jauh lebih murah dan manfaat lebih tinggi. Saya pikir perlu dilanjutkan,” ujar Ketua DPRD.
Lantaran Program Jamsostek juga diatur dalam regulasi pemerintahan bahkan diatur dalam Instruksi Presiden, maka program ini tentu akan jauh lebih bermanfaat bagi keluarga dari masyarakat miskin.
“Sudah barang tentu keluarga tertolong. Rp 42 Juta plus beasiswa bagi anaknya, saya kira cukup membantu. Mereka akan mendapatkan modal melanjutkan kehidupan,” tukas Sogot sembari menekankan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan akan segera melakukan analisa dan kajian kesanggupan anggaran.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Anggaran Daerah Muhammad Frananda mengungkapkan pada kesempatan pertama sudah menganggarkan pada program Jaminan Kecelakaan Keja, Jaminan Kematian bagi 3200 pekerja rentan pada mata anggaran 2022.
Selain itu, untuk Non ASN pada program Jaminan Kecelakaan Keja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua bagi 1.993 pekerja.
“Jujur, baru kali ini kami paham, ternyata bisa juga pekerja rentan dianggarkan dalam APBD. Tahun lalu fokusnya hanya Non ASN saja ,” jelas Frananda.
Mendengar paparan Jamsostek, sebut Frananda, perlindungan bagi tenaga kerja rentan bakal dijadikan sebagai bahan diskusi sehingga dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan APBD.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Arman Pasaribu menambahkan akan dilakukan pengawasan dan monitoring bagi tenaga kerja pada badan usaha, sehingga mereka patuh terhadap regulasi, yang pada akhirnya akan mengurangi beban iuran dari APBD bagi tenaga kerja rentan dan miskin.
“Bahkan CSR perusahaan besar seperti tambang, perkebunan dihimbau untuk peduli terhadap lingkungan dengan membantu iuran Jamsostek masyarakat sekitar,” ujar Arman.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidempuan Sanco Simanullang mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga Dewan.
“Luar biasa kepedulian Bapak Bupati dan Ketua Dewan, semoga kami dapat membantu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja. Kita siap untuk meayani seluruh masyarakat Tapsel,” ujar mantan Kepala BP Jamsostek Karo ini. (ka)
