MANDAILING NATAL | Dari tujuh fraksi di DPRD yang menyampaikan Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda RPJMD Kabupaten Madina tahun 2021-2026, hanya ada sebanyak dua fraksi yang menyinggung terkait kejelasan status honorer yang dirumahkan.
Adapun kedua fraksi tersebut yakni, fraksi Persatuan Madina dan fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Fraksi Persatuan Madina diketuai oleh Hj Leli Artati (Perindo) bersama sekretaris Muhamad Yasir Nasution (PPP). Dan masing-masing anggota terdiri dari Bakhri Efendi Hasibuan (PKPI), Zulfahri Batubara (PPP), Khoirun Nasution (Perindo) dan Sainal Abidin Nasution (Nasdem).
Dilihat Metro Onlien, dalam Pandangan Umum Fraksi Persatuan Madina terhadap Nota Ranperda RPJMD Kabupaten Madina tahun 2021-2026, ada delapan poin disampaikan, yang mana salah satu poin tampak mempertanyakan terkait kejelasan tenaga honorer yang dirumahkan.
Delapan poin pandangan fraksi Persatuan Madina sebagai berikut :
1. Pada prinsipnya RPJMD tahun 2021-2026 adalah periode pemantapan apakah pemerintah ke depan ada pada track yang benar atau tidak. Dan pemangku kepentingan di Kabupaten Madina harus mampu melakukan inovasi di berbagai bidang sehingga RPJMD tidak hanya sebagai ritual tahunan yang statis.
2. Untuk menjaga kualitas dokumen yang baik, arahan penyusunan rancangan RENSTRA SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikator 5 tahun ke depan. Untuk itu penjelasan apakah proses penyusunannya sudah menerapkan prinsip-prinsip dengan kriteria dan indikator.
3. Apakah dalam penyusunan RPJMD ini sudah berpedoman pada RTRW yang menyajikan analisis terhadap rencana struktur ruang.
4. Di dalam RPJMD ini rumpun bidang agraris harus mendapatkan perhatian dan support prioritas, mengingat secara geografis dan demografis Kabupaten Mandailing Natal di dominasi bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan.
5. Apakah dalam menentukan isu-isu strategis dan prioritas sudah berani membuka diri untuk melihat, mendengar dan menyaring saran, pendapat dan aspirasi dari stakeholder.
6. Fraksi Persatuan Madina juga mempertanyakan bagaimana kejelasan tenaga honorer yang ada di pemerintahan Kabupaten Madina yang sampai sekarang masih dirumahkan.
7. Fraksi Persatuan Madina menyampaikan persoalan utama dalam pembangunan Kabupaten Madina adalah angka kemiskinan, dan pemerataan infrastruktur wilayah yang tidak merata. Tentu hal ini menjadi Konsentrasi penting dalam dokumen RPJMD dengan visi misi bupati Kabupaten Madina 5 tahun ke depan. Kami menanyakan bagaimana strategi pemerintah dalam dokumen RPJMD yang mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut.
8. Fraksi Persatuan Madina berharap agar pemerintah Kabupaten Madina terus melakukan inovasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat agar mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dan ketersediaan infrastruktur yang lebih berkualitas.
Sama halnya dengan pandangan umum fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang diketuai oleh Marganti Batubara dan Irfan Syukri Tanjung sebagai sekretaris serta Syamsir dan Eveline Sago yang masing-masing sebagai wakil ketua dan bendahara.
Fraksi Hati Nurani Rakyat menyampaikan enam (6) poin, dilihat salah satu poin juga ada meminta pemerintah untuk mempercepat kejelasan status tenaga honorer agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat.
Adapun poin pandangan umum fraksi dari Hati Nurani Rakyat terhadap Nota Ranperda RPJMD tersebut.
Pertama bahwa rancangan APBD (RAPBD) tahun anggaran 2022 memiliki keistimewaan. Sebab, menjadi RAPBD tahun pertama penjabaran RPJMD yang merupakan rencana pembangunan lima tahunan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026. Melanjutkan kegiatan pembangunan Kabupaten Madina periode lima tahun sebelumnya.
Poin kedua, RAPBD tahun 2022 disusun dalam masa transisi pandemi yang belum sepenuhnya berakhir. Tantangan dalam penyusunan RAPBD tahun 2022 antara lain, memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Madina dalam konteks RPJMD. Merealisasikan visi misi dan janji kampanye serta merespons berbagai tantangan di masa transisi pandemi Covid-19.
Poin ketiga, program prioritas terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi. SDM harus ditingkatkan, pelatihan ilmu terapan dan keterampilan harus semakin diperbanyak. Hal ini diberikan bukan hanya bagi aparatur pemerintahan tapi juga untuk masyarakat Madina.
Poin keempat, terkait perikanan khususnya pembudidayaan ikan darat di Madina, fraksi Hanura memandang bahwa perikanan belum bisa memberikan 'effect positif' terhadap Kabupaten Madina. Hal ini bisa dilihat dari objek pasar perikanan darat di Madina masih didominasi dari daerah luar yakni Rao Sumatera Barat. Fraksi Hanura meminta kepada OPD yang bersangkutan untuk dapat mencari langkah strategis dalam mengatasi hal tersebut.
Misalnya, dengan membuat satu wadah ataupun koperasi untuk pembinaan budidaya ikan di Madina agar objek pasar tidak didominasi dari daerah lain. Juga meminta OPD terkait berkoordinasi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat dengan harapan pemerintah dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi sehingga nanti bisa teratasi.
Poin kelima, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik juga harus menjadi prioritas untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan pendidikan dan SDM di Kabupaten Madina.
Poin terakhir yakni fraksi Hanura meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Madina untuk mempercepat kejelasan status tenaga honorer yang ada di pemerintahan Kabupaten Madina agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat.
Sebelumnya, ribuan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Madina gelisah karena hingga kini kejelasan terhadap perpanjangan SK mereka di tahun 2022 belum juga selesai.
Belakangan, dari informasi yang diperoleh bahwa BKD belum ada menerima pengajuan SK dari sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Madina.
(SRL/Sahrul)
