 |
| Puluhan mahasiswa saat melakukan aksi di depan Kantor Walikota Binjai. |
BINJAI | Gerakan Mahasiswa Bersatu Kota Binjai melakukan aksi demo di depan Kantor Walikota Binjai, Jum'at (28/11/2022).
Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan Kordinator Lapangan, Asril Siregar meminta Walikota Binjai untuk memanggil dan mencopot Plt Kadis perhubungan dan Kepala BPKAD serta Kepala Inspektorat karena diduga lalai dalam melaksanakan tugasnya.
Selain itu, Puluhan mahasiswa juga meminta aparat penegak hukum untuk memberantas dugaan pungli yang ada di Kota Binjai dan meminta Walikota Binjai permasalahan yang disampaikan, jika Walikota tidak mampu lebih baik mundur.
Pertanyaan sikap yang disampaikan, mahasiswa menilai diterbitkannya Peraturan Walikota Binjai no 27 tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di jalan Sudirman dan Ahmad Yani untuk sekali parkir kendaraan bermotor roda dua Rp 1.000, roda tiga Rp 1.500 dan roda empat Rp 2.500.
Berdasarkan Perwa tersebut, mahasiswa memantau pada sekitaran Binjai Milenial Market (BMM) terdapat area parkir di bahu jalan nasional dan provinsi dikenanakn tarif berkisar Rp 3.000 untuk roda dua dan Rp 5.000 untuk roda empat.
Dalam hal ini mengacu Perwa Binjai, mahasiswa menilai terjadi pungli, jika area parkir yang mengunakan bahu jalan diserahkan kepada pihak ketiga.
Mahasiswa menduga area parkir tersebut tidak memiliki izin dan jika memiliki izin perlu ditinjau kembali karena diduga mengganggu penguna jalan lainnya dan menimbulkan kemacetan.
Selain itu, mahasiswa mengatakan ada pula isu yang beredar tentang dugaan diperpanjang SKTJM temuan BPK RI tentang kelebihan bayar tunjangan komunikasi konsentif anggota DPRD Binjai Periode 2004-2009 berkisaran Rp 6 miliar.
Setelah menyanyikan orasinya, mahasiswa langsung ditemui Walikota Binjai diwakili Asisten III Pemko Binjai Meydi Yusri dan menerima pernyataan sikap yang mereka sampaikan.(Ml/Ism)
