Anggota DPRD Sumut, Minta Pemko Buka Akses Lapangan Merdeka dan Desak Pengelola BMM Minta Maaf

Sebarkan:
Anggota DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti


BINJAI | Menyikapi pernyataan Pemko Binjai dan pihak pengelola yang mengaku kecolongan dengan adanya penampilan hiburan penari waria pada acara grand opening Binjai Milenial Market (BMM).

Anggota DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, Senin (15/11/2021) menduga penampilan hiburan penari waria sudah didesain sejak awal acara, karena dalam brosur yang tersebar di masyarakat sudah jelas ada foto-fotonya.

"Tidak mungkin pihak pengelola kecolongan demikian juga dengan Pemko Binjai, karena dalam brosur yang beredar di masyarakat ada foto-fotonya, kenapa ini tidak menjadi perhatian dari pihak Pemko dan pihak pengelola pada waktu melakukan diskusi dengan event organizer," katanya.

Rudi Alfahri menyambut positif langkah Pemko Binjai yang akan melakukan evaluasi izin dan memberikan sanksi kepada pengelola BMM sesuai dengan aturan.

"Tetapi jangan hanya berbentuk penyampaian saja, tidak melakukan aksi-aksinya dalam melakukan tindakan yang sudah disampaikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Rudi Alfahri menyampaikan kepada pemerintah Kota Binjai agar benar-benar menerapkan prokes, sebab lokasi Binjai milenial market diadakan di lapangan terbuka.

"Bagaimana mengatur orang-orang yang hadir disana dan tidak akan mungkin kita bisa menentukan 50 persen dari kapasitas lokasi yang ada karena itu lapangan terbuka bukan lapangan tertutup semua orang bisa masuk," ucapnya.

Rudi Alfahri juga memberikan saran kepada Pemerintah Kota Binjai agar membuka akses ke lapangan merdeka untuk masyarakat melakukan kegiatan berolahraga dan sebagainya.

 "Kalau lapangan di simpang kebun lada bisa melakukan kegiatan kenapa di lapangan merdeka tidak, jika Pemerintah Kota Binjai tidak mau membuka lapangan merdeka segera tutup lapangan yang ada di simpang kebun lada,  karena sama posisinya tidak ada perbedaan, statusnya sama-sama zona hijau," katanya.

Rudi Alfahri meminta pihak pengelola untuk minta maaf terkait bersoalan yang terjadi kepada alim ulama dan tokoh masyarakat secara langsung dengan melakukan pertemuan.

"Permintaan maaf pihak pengelola BMM tidak cukup hanya melalui media sosial saja tetapi buat pertemuan di Pemko undang seluruh alim ulama dan tokoh masyarakat baru pihak pengelola meminta maaf itu baru jentelmen dia sebagai pengelola sebuah event," pungkasnya.(Ml/Ism)


Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini